Munafri Arifuddin Usulkan Subsidi Listrik untuk Masyarakat Kepulauan di Forum APEKSI Komwil VI

TRIBUN.TIMUR,COM, MAKASSAR - Kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat kepulauan tidak luput dari perhatian Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. 

Masyarakat pulau sekarang ini masih sangat kekurangan pasokan listrik untuk menunjang aktivitas masyarakat, utamanya saat malam hari. 

Untuk itu, keresahan masyarakat pulau ini disampaikan Munafri saat menghadiri Musyawarah Komisariat (Muskomwil) Luar biasa, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah (Komwil) VI, di Hotel Aston Makassar, Kamis (24/4/2025).

"Kita punya perhatian kepada masyarakat di kepulauan, kalau bisa kita merekomendasikan untuk memaksimalkan pengadaan aliran listrik secara subsidi yang ada untuk masyarakat pulau, ini sangat penting," ucapnya. 

Baca juga: Orang Tua Siswa Apresiasi Wali Kota Makassar Munafri atas Larangan Wisuda TK-SMP

Kata Munafri, subsidi listrik ini diberikan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga tanpa membebani pengeluaran mereka.

Selain itu, perlu program prioritas pemerintah untuk memastikan bahwa rumah tangga dengan ekonomi rendah tetap mendapatkan akses listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. 

"Ini penting, bagaimana kehidupan mereka (di pulau) bisa terakselerasi dengan baik. Sementara kebutuhan energinya ini tidak cukup apa yang mereka inginkan," tuturnya.

Ia pun mendorong pengurus APEKSI Komwil VI maupun di pusat agar menyusun rekomendasi nasional untuk memaksimalkan subsidi listrik di wilayah kepulauan. 

Sebab menurutnya, akselerasi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir sangat tergantung pada akses energi. 

Menurutnya, kebutuhan masyarakat kepulauan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. 

Apalagi banyak persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Oleh sebab itu, pemerintah kota terus berupaya meringankan beban masyarakat dengan berbagai program bantuan sosial, salah satunya melalui bantuan subsidi listrik. 

Dengan demikian, ia berharap apa yang menjadi usulan rekomendasi bisa tersampaikan ke pemerintah pusat.

"Kalau mereka bisa mengolah hasil laut langsung di pulau, maka yang masuk ke wilayah daratan adalah barang setengah jadi, bukan bahan mentah lagi. Ini memperkuat kemandirian ekonomi pulau sekaligus mengurangi ketimpangan," imbuhnya.

Rapat pleno tersebut juga menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk memperkuat kolaborasi antarkota dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.