Soroti Sampah dan Tenaga Kerja Asing, Bupati Luwu Minta ASN Jadi Contoh

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU — Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Patahuddin menggelar coffee morning bersama jajaran pemerintah daerah di Rumah Jabatan Bupati, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa, Senin (21/4/2025).

Dalam pertemuan ini, Patahuddin menyoroti sejumlah isu penting seperti penanganan sampah, layanan publik, hingga rekrutmen tenaga kerja.

Hal itu disampaikan di hadapan Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, Sekda Luwu Sulaiman, staf ahli bupati, asisten, serta para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Luwu.

Ia menekankan pentingnya komunikasi lintas sektor untuk merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara cepat dan terkoordinasi.

“Koordinasi dengan jajaran SKPD dan DPRD Luwu penting untuk membahas berbagai permasalahan yang ada. Kita harus duduk bersama menyatukan langkah,” jelasnya.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah masalah sampah. 

Patahuddin menilai persoalan ini sudah menjadi perhatian masyarakat dan harus ditangani serius, bukan hanya sebatas alasan anggaran.

“Banyak ASN yang masih terlihat membuang sampah sembarangan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kebersihan harus dimulai dari lingkungan pemerintah, termasuk penataan kawasan kantor bupati dan rumah jabatan. Wajah kota harus terlihat bersih dan elok,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti dominasi tenaga kerja luar daerah dalam proses rekrutmen di tiga perusahaan besar yang tengah berinvestasi di Luwu.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menjamin prioritas bagi warga lokal.

“Bukan berarti kami menolak tenaga kerja luar. Tapi prioritas tetap warga Luwu. Kita harus siapkan SDM lokal yang siap bersaing. Saya minta Bappeda segera menyusun model pelatihan untuk mendukung peningkatan keterampilan mereka,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan proses rekrutmen untuk kepentingan pribadi.

Dalam pertemuan tersebut, bupati turut menekankan pentingnya inovasi dalam bekerja, tanpa selalu bergantung pada ketersediaan anggaran.

Patahuddin meminta seluruh OPD untuk lebih kreatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Selain itu, pembahasan turut mencakup soal target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyelesaian pembayaran lahan warga yang sempat menimbulkan polemik,” beber Patahuddin. (*)