Miris! Sulsel Darurat Kekerasan Seksual Anak, 183 Kasus Selama Tahun 2025

Vonny juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kesiapan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan kasus-kasus tersebut.

Ia sempat menanyakan secara langsung kepada DPPPA Sulsel, apakah ada pengurangan anggaran di tengah tingginya kasus.

Namun pihak dinas belum bisa memberikan jawaban karena pembahasan anggaran yang masih bersifat parsial.

Vonny berharap justru anggaran di DPPPA ini kalau perlu ditambah.

Karena anggaran sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi-edukasi terkait kekerasan seksual di masyarakat. 

Menurut Vonny, penguatan edukasi kepada anak sejak dini harus dilakukan agar anak-anak memahami batasan dalam berinteraksi, termasuk dengan orang-orang terdekatnya.

"Yang kita butuhkan adalah bagaimana pola asuh sehingga si anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang terdekatnya," tegasnya.

Selain soal edukasi, Vonny juga menekankan perlunya kesiapan anggaran untuk mendukung proses pemulihan korban.

Baik dalam bentuk pendampingan psikologis maupun biaya perawatan medis di rumah sakit.

"Mudah-mudahan kita punya anggaran yang cukup tersedia ketika terjadi kekerasan itu dan membutuhkan perawatan di rumah sakit atau pendampingan. 

Jadi saya justru berharap anggaran di dinas perlindungan perempuan itu justru ditambah, karena ini sangat krusial," jelasnya.

Ketua Partai Gerindra Jeneponto itu juga mengungkap program-program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Di mana program itu bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan program edukasi sekolah rakyat. 

Menurutnya, perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak sangat sejalan dengan visi nasional dalam penguatan SDM.

"Pak Presiden Prabowo Subianto program utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya yakin ini berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan SDM," ucapnya.