Mangkrak Sejak 2019, DPRD Sulsel Desak Pemprov Selesaikan Proyek Jembatan di Belawa Wajo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kondisi jembatan penghubung antar kabupaten kembali menjadi sorotan DPRD Sulsel. 

Pasalnya, jembatan ini merupakan akses penghubung Kabupaten Sidrap-Wajo.

Tepatnya di Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

Infrastruktur yang mangkrak sejak 2019 itu dinilai telah lama merugikan masyarakat, terutama petani dan pelaku ekonomi di kedua wilayah yang dikenal sebagai lumbung pangan Sulsel.

Anggota DPRD Sulsel Fraksi Partai Gerindra, Sultan Tajang, mendesak Dinas Bina Marga Sulsel untuk segera mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025.

Hal itu guna menuntaskan pembangunan jembatan yang sudah terlalu lama terbengkalai.

“Jembatan Desa Lautang ini menjadi kebutuhan luar biasa bagi masyarakat di Wajo dan Sidrap. Mangkraknya pembangunan sejak beberapa tahun lalu jelas merugikan masyarakat, terutama karena kawasan ini merupakan lumbung pangan Sulsel,” tegas Sultan Tajang saat ditemui di gedung DPRD Sulsel, Rabu (16/4).

Sultan menuturkan, proyek pembangunan jembatan tersebut sebenarnya telah dimulai sejak 2019 hingga 2020.

Namun hingga kini tidak kunjung rampung. 

Baca juga: Pendapatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel Melonjak 450 Persen, Kadir Halid Curiga

Menurutnya, jembatan ini adalah jalur vital penghubung aktivitas ekonomi warga, sehingga penyelesaiannya tidak boleh ditunda lagi.

"Kami meminta Dinas Bina Marga mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian jembatan ini pada tahun 2025. Apalagi jembatan ini adalah akses utama masyarakat di wilayah tersebut," lanjut Sultan.

Lebih jauh, Wakil Ketua Partai Gerindra Sulsel itu juga menyoroti rencana pemerintah yang akan menyelesaikan proyek ini dengan skema multi-year.

Ia berharap skema tersebut tidak berhenti di atas kertas saja, namun benar-benar direalisasikan dengan pengerjaan yang signifikan.

"Tidak cukup hanya dengan perbaikan sementara, pemerintah harus memastikan langkah berkelanjutan. Kami mendengar bahwa proyek ini direncanakan dengan skema multi-year," tegasnya.

Harapannya, skema ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata, bukan hanya satu atau dua kilometer saja.

Sultan Tajang juga mengingatkan penting perhatian khusus terhadap infrastruktur di Kabupaten Wajo, termasuk jalan dan jembatan lain yang kondisinya memprihatinkan. 

Ia berharap Pemprov Sulsel memprioritaskan alokasi anggaran untuk infrastruktur vital, demi mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.(*)