APBN
Pertama Kali Dalam Sejarah Pemerintahan Prabowo Subianto, APBN Tekor Rp104,2 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki defisit Rp104,2 triliun per 31 Maret.
"Karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, tidak prudent, dan ini akan menjadi berantakan. Tidak!" tegasnya.
"Presiden (Prabowo) memang punya banyak program, tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi, ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebenarnya fundamentally masih baik," janjinya.
Sri Mulyani kemudian eminta para pengamat dan ekonom untuk membantu masyarakat terhindar dari keresahan.
Permintaan ini juga spesifik disampaikan kepada perwakilan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang hadir.
Ia lalu mencontohkan bagaimana pihaknya menjaga belanja negara untuk tetap on track.
Sang Bendahara Negara menegaskan APBN bekerja untuk melindungi masyarakat.
Misalnya, melalui subsidi, dana desa, sampai transfer ke daerah (TKD).
"Pembiayaan APBN karena banyak yang mengatakan apakah APBN akan defisit dan defisitnya nanti akan berapa? APBN didesain dengan defisit 2,53 persen sesuai UU APBN ... Sampai dengan sekarang, defisit dan pembiayaan kita bisa issued Rp250 triliun, untuk surat berharga negara (SBN) kita Rp282 triliun," jelasnya.
"Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Pak (Donald) Trump akan membuat banyak disruption. Jadi, kalau kita melakukan front loading bukan karena kita enggak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan," tambah Ani.
Sri Mulyani berjanji pemerintahan Prabowo akan menjaga penarikan utang secara prudent, transparan, dan hati-hati.
Di lain sisi, ia mengatakan pemerintahan Prabowo tetap akan menjaga program-program pendidikan.
Ani bahkan menyebut ada sejumlah inisiatif baru yang dilakukan negara.
Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga kuartal I 2025 berbagai program pemerintah berjalan sesuai jalur, termasuk belanja negara untuk ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.
Pemerintah, kata dia, telah menyalurkan subsidi pupuk sebanyak 1,3 juta ton dalam tiga bulan pertama dan bantuan makanan bergizi kepada 2,6 juta penerima.
Program pendidikan dan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga terus dijalankan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.