Pertama Kali Dalam Sejarah Pemerintahan Prabowo Subianto, APBN Tekor Rp104,2 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memiliki defisit Rp104,2 triliun per 31 Maret 2025. 

Ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengatakan defisit APBN pada Februari itu adalah yang pertama kalinya dalam beberapa tahun.

Defisit ini menjadi sejarah pertama dalam pemerintah Prabowo Subianto sejak 21 Oktober 2024 lalu.

Dalam paparannya pada Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025), angka defisit ini setara 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Defisit ini lebih dalam dari tahun 2024 lalu dari Januari-Agustus sebesar Rp153,7 triliun. 

Meski begitu, Sri Mulyani mengungkap defisit ini masih berada di bawah batas defisit yang ditetapkan Undang-Undang No 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan sudah disetujui DPR di angka 2,53 persen. 

“2,53 persen itu artinya defisit Rp616 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Untuk pendapatan, per Maret 2025 pendapatan negara ada di Rp516,6 triliun dengan total belanja negara Rp620,3 triliun. 

Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan dari perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan PNBP senilai Rp 115,9 triliun. 

Sementara untuk belanja negara, angka Rp620,3 triliun di bulan Maret terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 207,1 triliun.

Meski terjadi defisit, Sri Mulyani menegaskan APBN di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan berantakan. 

Ia memastikan APBN 2025 tetap dalam kondisi sehat dan terjaga, meskipun menghadapi ketidakpastian global. 

Termasuk potensi tekanan dari kebijakan tarif yang diteken Presiden AS, Donald Trump.

Sri Mulyani menyebut anggaran negara telah dirancang secara hati-hati untuk tetap mendukung berbagai program strategis tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal.

APBN 2025 kata dia tetap prudent dan sustainable meskipun banyak program prioritas yang digulirkan oleh Presiden.