Tak Perlu Khawatir Pungli, Lapor Polisi Kini Bisa Lewat Medsos
Komisi III DPR RI mulai membahas draf Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ada beberapa poin yang dibahas
lihat foto
Lebih lanjut, Habib menilai pelarangan siaran sidang secara langsung tanpa izin perlu dilakukan agar proses hukum yang sedang berjalan tidak terganggu.
Sebab, kata dia, siaran sidang secara langsung berpotensi membuat saksi lain yang belum diperiksa mengubah keterangan mereka.
Kendati demikian, Habib mengklaim Komisi III tetap menghormati hak wartawan yang bertugas menyebarkan informasi kepada publik.
"Hakim enggak bisa dapat pengakuan yang genuine, tapi kita sangat-sangat menghargai hak publik mendapatkan informasi, dan hak wartawan untuk menyebarluaskan informasi," ujar dia. "Seperti apa pengaturannya, teman-teman, nanti kami juga akan berkoordinasi dengan pemred teman-teman, yang pengaturannya yang paling elegan seperti apa, soal pemberitaan tersebut," sambungnya.(tribun network/mam/dod)
| Rencana Surya Paloh Beri Jabatan Wakil Ketua Komisi III ke Rusdi Masse Terbaca |
|
|---|
| Nasdem Beri Rusdi Masse Jabatan Baru di Tengah Isu Hengkang ke PSI |
|
|---|
| Blak-blakan Angelina Sondakh Soal DPR: Permainan Kekuasaan Permainan Kepentingan |
|
|---|
| Surya Paloh Tunjuk RMS Gantikan Ahmad Sahroni di Komisi III DPR, Cicu: Isu Pindah Partai Tak Benar |
|
|---|
| Perjalanan Karier Rusdi Masse dari Kernet 'Panther' jadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.