Menjaga Api Kebebasan Pers di Tengah Intimidasi: Refleksi Atas Teror Terhadap Tempo

Melalui mekanisme ini, pihak tersebut dapat menyampaikan versi atau sudut pandangnya sendiri. 

Kedua, Dewan Pers dapat bertindak sebagai mediator dalam sengketa antara media dengan pihak yang merasa dirugikan. 

Selain itu, beberapa media memiliki ombudsman internal yang dapat menerima keluhan dari publik. 

Sebagai langkah terakhir, jalur hukum dapat ditempuh sesuai dengan prinsip due process of law.

Semua mekanisme di atas jauh lebih bermartabat dan konstruktif dibandingkan dengan aksi intimidasi atau teror yang justru merusak iklim demokrasi.

Media Literacy dan Tanggung Jawab Publik

Di era informasi saat ini, media literacy (literasi media) menjadi keterampilan yang sangat penting bagi masyarakat. Literasi media tidak hanya mencakup kemampuan untuk mengakses dan memahami konten media, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis secara kritis, mengevaluasi, dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap konten tersebut.

Publik yang memiliki literasi media yang baik akan mampu membedakan antara fakta dan opini dalam pemberitaan, memahami proses produksi berita dan tekanan yang dihadapi jurnalis, mengenali bias dalam pemberitaan dan mencari sumber informasi alternatif, serta menyampaikan kritik secara konstruktif, bukan destruktif.

Dengan meningkatnya literasi media, diharapkan konflik antara media dengan publik atau kelompok kepentingan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bermartabat, tanpa harus mengorbankan kebebasan pers atau menciptakan atmosfer ketakutan bagi jurnalis.

Sebagai bagian dari komunitas akademik dan profesional komunikasi, ISKI telah menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap Tempo dan kebebasan pers secara umum. Dalam pernyataan resminya, ISKI dengan tegas menyatakan: "ISKI mendukung pihak Tempo yang telah melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian RI dan berharap pelaku kekerasan simbolik tersebut dapat ditemukan untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya."

Solidaritas semacam ini sangat penting karena menciptakan jejaring dukungan yang memperkuat posisi media dalam menghadapi intimidasi.

Dalam perspektif teori modal sosial, dukungan dari organisasi-organisasi seperti ISKI memberikan legitimasi dan sumber daya intangible yang membantu media untuk tetap tegar dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, pernyataan ISKI juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam kasus-kasus intimidasi terhadap pers. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, kebebasan pers dapat terjaga dengan baik.

Intimidasi terhadap Tempo harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebebasan pers adalah aset berharga yang harus terus dijaga.

Sebagai masyarakat demokratis, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pers dapat menjalankan fungsinya tanpa rasa takut atau tekanan.