Ketua DPRD Bone Desak Andi Asman Sulaiman Benahi Internal Pemkab

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong juga menyoroti banyaknya jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). 

Andi Tenri Walinonong mendesak Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman untuk segera segera melakukan lelang jabatan secara terbuka.

“Ada beberapa jabatan di OPD yang dijabat oleh Plt. Makanya kami mendesak untuk segera dilakukan lelang jabatan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (20/3/2025).

Ia merinci beberapa jabatan yang diisi oleh Plt diantaranya Pj Sekda Bone dijabat oleh Andi Saharuddin yang juga sebagai Kadisdukcapil, Plt Kepala BKPSDM dijabat oleh Edy Saputra Syam yang juga merupakan Camat Bengo. 

Plt Kepala BKAD dijabat oleh Andi Tenriawaru yang juga sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone, Plt Kadis TPHP Bone dijabat oleh Nurdin, Plt Kalaksa BPBD dijabat oleh Andi Muslam yang juga merupakan Sekretaris Diskominfo.

Kemudian Plt Kepala Balitbangda Andi Arman Bobby yang juga sebagai Kadispora, Plt Kepala Bappeda dijabat oleh Muh Suhdi yang juga sebagai Kabag Tata Pemerintahan Setda Bone, Plt Kadis Perikanan dijabat oleh Andi Amirat yang merupakan Camat Dua Boccoe. 

Kemudian Sekwan DPRD Bone dijabat oleh Faidah yang juga merupakan Camat Barebbo, Plt Kadis Kesehatan dijabat oleh drg Yusuf Tolo yang juga Sekdis Kesehatan.

“Ada 10 OPD yang dijabat Plt, terlalu banyak Plt jadi bingung kita. Rata-rata semua rangkap jabatan,”jelasnya.

Dia mengatakan, desakan lelang jabatan menjadi atensi DPRD Bone sebagai fungsi pengawasan. 

Sebab, hal ini penting untuk meningkatkan profesionalisme kerja instansi.

“Ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka beban kerja akan banyak dan berat jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja,"jelasnya

"Lelang jabatan ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," sambungnya.

Dirinya bahkan dengan tegas mengatakan jika lelang jabatan tidak segera dilakukan, maka hal tersebut dianggapnya sebagai ketidaktransparan dalam birokrasi. 

“Ketika lelang jabatan ini tidak dilakukan dalam waktu dekat kami menganggap bahwa ini adalah bentuk ketidaktransparanan dan akan menghambat proses birokrasi,”tegasnya.

Sementara itu Pj Sekda Bone Andi Saharuddin belum memberikan respons saat ditanyakan terkait kapan akan dilakukan lelang jabatan. Begitu juga dengan Bupati Andi Asman Sulaiman, dan Wabup Andi Akmal Pasluddin.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Bone menyoroti banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) nondefinitif di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone.

Akibatnya, banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rangkap jabatan sehingga secara otomatis dapat mengganggu pelayanan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim saat dikonfirmasi, Selasa (11/3/2025) mengaku, kekosongan jabatan itu perlu menjadi perhatian dari Bupati Andi Asman Sulaiman.

"Kekosongan jabatan ini harus menjadi perhatian Bupati," kata Ketua Komisi I DPRD Bone, Rismono Sarlim, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, Rismono juga menyoroti adanya beberapa kepala OPD di Lingkungan Pemkab Bone yang merangkap jabatan. 

Seperti Kepala Dinas Pendidikan Andi Fajaruddin yang merangkap sebagai Plt Sekda Kabupaten Bone.

Lalu Camat Bengo yang merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone.

Kemudian, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Budiono merangkap sebagai Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone.

Selanjutnya, ada Camat Barebbo, Hj Faidah merangkap sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bone.

Selain itu, ada Kabag Tata Pemerintahan Setda Bone, Muh Suhdi yang merangkap sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone.

Menurut Rismono, dalam menunjuk Plt sebaiknya Pemkab Bone memperhatikan beban kerja individu dan beban unit kerja.

"Ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka beban kerja akan banyak dan berat jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja," ujarnya.

Lanjut Rismono, penempatan posisi tersebut memang hak prerogatif Bupati, tapi menurut Dia, idealnya harus punya analisa ukuran yang jelas.

"Kalau selama ini masih banyak kepala OPD yang diisi Plt, maka bisa dikatakan Pemkab Bone ini krisis SDM," ujar Politis Partai Golkar itu.

Rismono berharap, persoalan kekosongan jabatan ini dapat diselesaikan secepatnya dengan menempatkan pejabat definitif melalui lelang jabatan.

"Sebaiknya begitu (pejabat definitif), supaya pemerintahan di Bone ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada saling lempar tanggungjawab,"tandasnya. 

Untuk diketahui, saat ini setidaknya ada 9 jabatan di lingkup Pemkab Bone yang kini sedang dijabat oleh Plt. Berikut daftarnya :

1. Sekretaris Daerah

2. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)

4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

5. Kepala Dinas Kesehatan

6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) 

8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

9. Sekwan DPRD Bone.(*)