Separuh Jalan di Sulsel Rusak, Terparah di Luwu Raya

TRIBUN-TIMUR.COM - Warga Dusun Bila Ugi, Desa Salotengnga, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan warga Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, secara swadaya memperbaiki jalan kabupaten yang rusak parah di daerahnya.

Langkah ini ditempuh setelah pemerintah setempat abai terhadap kondisi infrastruktur jalan di 2 daerah itu.

"Kejadian banjir kemarin membuat jalan di sini rusak dan tidak bisa diakses warga. Kami swadaya perbaiki daripada tertutup total, apalagi harus menunggu pemerintah turun tangan, pasti lama," kata Sainuddin, warga Salotengnga, Kamis (13/3/2025).

Di Salotengnga, uang terkumpul untuk perbaiki jalan Rp 3 juta, sementara di Panyula ada 8 truk material timbunan dibeli untuk menambal jalan.

"Ini sebagai bentuk kekecewaan kami karena jalan kami tak kunjung diperbaiki. Kurang lebih 8 truk timbunan yang masuk untuk tutupi jalan yang berlubang," tutur Latang, warga Panyula, Selasa (11/3/2025).

Baca juga: Diabaikan Pemerintah, Warga Bone Swadaya Perbaiki Jalan Rusak 2 Km

Data dari dinas pekerjaan umum dan tata ruang setempat, separuh jalan di 2 kabupaten bertetangga itu rusak.

Di Bone, 61,8 persen jalan kabupaten rusak, sementara di Wajo 58,94 persen.

Melihat angka itu, Wajo dan Bone bukanlah kabupaten dengan persentase jalan rusak terbanyak.

Dari 24 kabupaten dan kota di Sulsel, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur menjadi kabupaten dengan persentase jalan rusak terbanyak.

Di Luwu, dari 1.823 Km jalan kabupaten, sebanyak 1.264,1 Km atau 69,34 persen dalam kondisi rusak.

Di Luwu Utara 66,27 persen (1.287,9 Km) dan Luwu Timur 63,98 persen (1.426 Km).

Dikutip dari laman satudata.luwukab.go.id, pada tahun 2024, jalan kabupaten di Luwu menggunakan aspal hanya 468,5 Km, 149,9 Km dibeton, 1.039,4 Km masih permukaan kerikil, dan 165,5 Km masih permukaan tanah.

Berbanding terbalik dengan Luwu, Kota Makassar menjadi daerah dengan jalan termulus.

Hanya 0,79 persen jalan di Makassar rusak dari 712,45 Km jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Di Sulsel, berdasarkan data pada tahun 2024, jalan kabupaten/kota di 24 kabupaten/kota sepanjang 26.293,11 Km.

Sepanjang 14.076,9 Km dalam kondisi baik dan sedang, namun 12.216,1 Km (47,6 persen) rusak.

Bisa dikatakan separuh jalan kabupaten/kota di Sulsel rusak.

Terkena Efisiensi

Pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak dalam memperbaiki jalan rusak karena alasan kebijakan efisiensi anggaran setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Di Bone, dari 989 Km jalan kabupaten yang rusak, hanya 15 Km atau 3 ruas yang akan diperbaiki pada tahun ini.

Anggaran perbaikan jalan dari APBD 2024 hanya Rp 40 miliar.

"Hanya ada tiga ruas jalan yang dikerjakan tahun in. Itu dengan total panjangnya mencapai 15 km," ujar Askar, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Bone, Askar, Ahad atau Minggu (26/1/2025)

Di Luwu, kabupaten dengan jalan rusak terbanyak, anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebagian besar dialokasikan untuk gaji pegawai.

Kepala Dinas PUTR Luwu, Ikhsan Asaad mengatakan,  pagu anggaran Dinas PUTR Luwu kini hanya tersisa Rp27 miliar setelah dipangkas.

“Pekerjaan infrastruktur yang sebelumnya direncanakan dengan anggaran lebih dari Rp100 miliar kini batal seluruhnya. Padahal, rencana kegiatan ini sudah melalui proses asistensi dan siap diproses oleh UKPBJ,” kata Ikhsan, Kamis (6/3/2025).

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu, Sarto Andia mengatakan, awalnya dana transfer dari pusat untuk Luwu mencapai Rp1,29 triliun.

Namun, setelah diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025, jumlah tersebut berkurang menjadi Rp1,192 triliun.

Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Syahmadia juga mengeluhkan pemangkasan anggaran.

Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk bidang jalan pada tahun ini dipangkas.

"DAK fisik untuk pertanian sentra pendidikan dipotong sebesar Rp9,2 miliar, bidang jalan Rp57 miliar, dan irigasi sebesar Rp3,7 miliar," ujar Syahmadia, Ahad atau Minggu (16/2/2025).

Sulsel Rp 2 T

Sementara, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengaku menyiapkan alokasi lebih dari Rp2 triliun untuk infrastruktur jalan dan jembatan dalam tiga tahun ke depan.

"Kita akan menyelesaikan infrastruktur jalan dalam tiga tahun ke depan dengan target anggaran Rp2,4 triliun," kata Sudirman dalam siaran pers, Sabtu (8/3/2025).

Gubernur juga meminta kepala daerah di Sulsel untuk menjadikan perbaikan jalan sebagai prioritas utama.

Menurutnya, infrastruktur merupakan layanan dasar.

Layanan dasar mencakup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur jalan, serta perbaikan jalan yang rusak.  

Bahkan, Sulsel diwajibkan mengalokasikan mandatory spending (wewajiban pemerintah dalam memberikan dan membiayai seluruh kebijakan atau program kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar) sebesar 40 persen untuk infrastruktur. 

Saat ini, anggaran baru mencapai sekitar 20 persen, tetapi provinsi ini masih memiliki waktu hingga 2027 untuk menyesuaikan dengan aturan tersebut.

"Saya minta tolong, fokus di tiga tahun pertama ini untuk infrastruktur jalan. Infrastruktur adalah layanan wajib yang harus menjadi prioritas utama," kata Sudirman.

Meski pemerintah berkomitmen pada pembangunan infrastruktur, pengerjaan jalan di Sulsel pada 2025 masih terbatas.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Astina Abbas, menyebutkan bahwa prioritas tahun ini adalah perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan parah akibat penurunan kemantapan jalan.

Beberapa ruas jalan provinsi yang akan dikerjakan, antara lain di Makassar: Hertasning - Aroepala, di Gowa: Poros Sinjai - Malino (dampak longsor), di Soppeng: Cabbenge - Salaonro - Galung, di Sinjai: Palampang - Munte.