Bupati Luwu Timur Bebaskan Pembayaran Retribusi Daerah, Pelaku Usaha Kecil Diuntungkan?

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU TIMUR – Bupati Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Irwan Bachri Syam, resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 88/F-05/III/2025 tentang pembebasan pembayaran retribusi daerah.

Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pembebasan retribusi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain itu, SK Bupati Luwu Timur Nomor 88/F-05/III/2025 ini juga menetapkan jenis retribusi yang dibebaskan beserta OPD pengelolanya.

"Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati Irwan Bachri Syam, Sabtu (15/3/2025).

SK ini ditetapkan pada 11 Maret 2025 dan mulai berlaku sejak saat itu. 

Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.

“Kebijakan ini diharapkan juga dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik, terutama di sektor pasar, perikanan, dan rekreasi,” tambahnya.

Jenis Retribusi Dibebaskan Berdasarkan SK tersebut, beberapa retribusi yang dibebaskan mencakup sektor-sektor berikut:

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah: Rumah Susun Sewa Sumasang Sorowako.

Dinas Perhubungan

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, meliputi:

Kios Tipe C (Kios Terminal).