Opini A Muhammad Syafar
Pembelajaran Augmented dan Virtual Reality Solusi Inovasi Teknologi Mengatasi Efisiensi Anggaran
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah nyata untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Oleh: Dr Ir A Muhammad Syafar AMd ST MT IPM
Dosen Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar
TRIBUN-TIMUR.COM - Di awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi yang dapat merubah cara pengelolaan anggaran oleh pemerintah.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah nyata untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih efektif dan efisien.
Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.
Efisiensi anggaran adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana dengan mengurangi pemborosan.
Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin.
Dalam konteks ini, pembelajaran augmented dan virtual reality dapat menjadi solusi ideal untuk mengatasi isu efisiensi anggaran.
Teknologi ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pemerintah.
Tetapi juga memungkinkan simulasi pengelolaan anggaran yang lebih baik, sehingga setiap alokasi dana dapat dipertimbangkan secara cermat dan tepat sasaran.
Di tengah tantangan anggaran yang semakin ketat, sektor pendidikan di Indonesia menghadapi dilema dalam menyediakan pengalaman belajar yang berkualitas.
Keterbatasan dana sering kali menghambat inovasi dan pengembangan metode pembelajaran yang efektif.
Namun, dengan kemajuan teknologi, khususnya Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR), kita memiliki solusi ideal untuk mengatasi isu efisiensi anggaran dalam pendidikan.
Dalam era digital yang terus berkembang, pemanfaatan teknologi dalam sektor publik menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
anggaran.
Diduga Abaikan Aturan, Ketua Mahkamah PPP Anggap SK Menkum Sahkan Mardiono Cacat Hukum |
![]() |
---|
Taruna Ikrar Bawa BPOM Diakui Dunia, Jadi Certifying Entity Resmi US FDA |
![]() |
---|
Danantara Suntik Garuda Rp30 Triliun Padahal Semester I 2025 Rugi Rp2,45 Triliun |
![]() |
---|
Status Kiper Muda Raka Octa Bernanda Bersama PSM Makassar Terjawab |
![]() |
---|
Analisis Dr Adi Suryadi Culla: Adu Kuat Danny Pomanto-Ridwan Wittiri Penentu Masa Depan PDIP Sulsel |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.