Selamat Datang Walikota Baru Makassar dalam Era Pemerintahan Berbasis Digital 5.0

Oleh : Anwar Abugaza

Pemerhati IT di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM- Pemerintahan berbasis digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk di tingkat daerah.

Wali Kota Makassar yang baru, Munafri Arifuddin, membawa visi dan strategi dalam menerapkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, serta kualitas layanan publik.  

Berbagai inovasi digital mulai diperkenalkan pada era pemerintahan Danny Pomanto dan harus terus dikembangkan guna menjadikan Makassar sebagai kota yang lebih maju dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Awal masa jabatan walikota Munafri Arifuddin harus menekankan pentingnya maksimalisasi digital dalam tata kelola pemerintahan. 

Salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah penguatan infrastruktur teknologi informasi di berbagai sektor pelayanan publik. 

Pemerintah Kota Makassar mulai menerapkan sistem layanan digital yang lebih cepat, akurat, dan transparan guna mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit.

Beberapa program yang telah berjalan harus terus dikembangkan dalam kepemimpinan Munafri Arifuddin diantaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) generasi 5.0. Pemkot Makassar telah menerapkan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang mencakup e-office, e-budgeting, dan e-planning. 

Dengan sistem ini, proses pengambilan keputusan berbasis data menjadi lebih cepat dan efisien, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.

Digitalisasi Pelayanan Publik, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan akses layanan masyarakat, Pemkot Makassar mengembangkan aplikasi layanan terpadu yang memungkinkan warga mengurus administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat secara daring. 

Inovasi ini mempersingkat waktu pelayanan dan mengurangi interaksi tatap muka yang sering menjadi celah bagi praktik korupsi.

Penguatan Smart City, Dalam upaya menjadikan Makassar sebagai Kota Cerdas (Smart City), Pemkot Makassar memperkuat sistem pemantauan berbasis teknologi pada war-room atau pusat kendali, seperti penerapan Metaverse pada tata kelola pemerintahan, CCTV berbasis AI,manajemen lalu lintas cerdas, pengelolaan sampah dan energi berbasis IoT (Internet of Things), Intelligence Social Media Analytics (ISA) pemantaun percakapan publik pada sosial media, dan Intelligence Media Online Analytics (IMA) pemantaun berita tentang pemkot Makassar pada media online.  

Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih aman, nyaman, dan efisien dalam pengelolaannya.

Transparansi dan Partisipasi Publik, Walikota Munafri Arifuddin juga harus menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui portal resmi pemerintah, media online dan media sosial. 

Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai kebijakan, laporan keuangan, serta program pembangunan secara real-time. 

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga ditingkatkan melalui platform digital yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara langsung.

Meskipun digitalisasi pemerintahan pada pemkot Makassar telah berjalan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi diantaranya  pemerataan Infrastruktur Teknologi, masih terdapat beberapa wilayah di Makassar yang memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi, sehingga perlu adanya investasi lebih lanjut dalam infrastruktur digital.

Literasi Digital yang masih kurang, peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah tentang teknologi menjadi penting agar transformasi digital dapat berjalan maksimal.

Keamanan Data, dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, ancaman siber seperti peretasan dan penyalahgunaan data harus diantisipasi dengan sistem keamanan yang kuat.

Kedepan, kepemimpinan Walikota Munafri Arifuddin diharapkan mampu menjadikan Makassar sebagai kota percontohan dan terbaik di Indonesia dalam penerapan pemerintahan berbasis digital. 

Dengan strategi yang tepat dan dukungan masyarakat, digitalisasi di Kota Makassar tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi tetapi juga mendorong transparansi, keterlibatan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Makassar yang cerdas dan berbasis digital bukan lagi sekadar visi, tetapi sebuah kenyataan yang sedang diwujudkan.(*)