Kader PDIP Mulai Tak Sejalan Soal Retreat di Magelang, Pramono Sudah Gabung, Wayan Koster cs Belum

Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna menegaskan bahwa para kepala daerah PDIP dari Bali masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Yang jelas, Pak Bupati (Sutjidra) masih di Magelang menunggu instruksi saja. Masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan retreat," ujar Supriatna.

Apakah Ada Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak mengikuti retret. 

Dia mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut bisa mengutus wakil kepala daerah mereka atau mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya. 

"Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini," ujar Bima, saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

Untuk gelombang berikutnya retret kepala daerah yang tidak hadir akan ditentukan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Jadi, untuk kepala daerah yang tidak hadir bisa menggantikan kepesertaan saat retret nanti.

Mendagri Sebut Kehadiran Kepala Daerah di Retret Sangat Penting
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada sebanyak 503 kepala daerah yang mengikuti program retret Akmil di Magelang.

Tito menegaskan bahwa kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah, karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

Dia mengatakan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

“Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

Tito juga mengatakan, manfaat retret ini memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

Sehingga, program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

“Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.