Opini Aswar Hasan
Dampak Pemotongan Anggaran yang Bukan Efisiensi
Mereka memutuskan untuk memotong anggaran di berbagai kementerian, karena kesulitan anggaran.
Oleh: Aswar Hasan
Dosen Fisipol Unhas
Pemotongan anggaran Pemerintahan memang dapat menjadi masalah serius diberbagai sektor kehidupan dan dampaknya bisa meluas.
Nampaknya, pemerintah baru yang berkuasa memiliki kebijakan yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
Mereka memutuskan untuk memotong anggaran di berbagai kementerian, karena kesulitan anggaran.
Pemotongan anggaran pun tak terhindarkan, sehingga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Pemerintah pun berusaha untuk mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
Dampak pemotongan anggaran itu, juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik.
Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur seringkali terkena dampak pemotongan anggaran.
Akibatnya, kualitas pelayanan publik dapat menurun. Masyarakat akan kesulitan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang memadai, atau infrastruktur yang memadai.
Pemotongan anggaran dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh penurunan investasi pemerintah di berbagai sektor.
Selain itu, pemotongan anggaran juga dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan konsumsi dan investasi.
Menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Jika pemotongan anggaran dilakukan secara tidak tepat, dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
Masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah tersebut rentan melakukan protes atau demonstrasi
Beberapa sektor mungkin sangat bergantung pada anggaran pemerintah. Pemotongan anggaran dapat menyebabkan sektor-sektor ini mengalami kesulitan keuangan dan bahkan terancam bangkrut.
Akibat pemotongan anggaran tersebut TVRI dan RRI sempat merumahkan dan memPHK kan sejumlah karyawannya.
Namun karena mungkin kejadian itu dianggap berisiko bagi stabilitas pemerintahan, maka kebijakan itu dibatalkan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.