Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Protes Warga Lampuara Tak Diterima DPRD, Kini Minta Pj Bupati Luwu Turun Tangan

Warga Lampuara kecewa setelah protes mereka di DPRD tak diladeni, kini mereka minta Pj Bupati Luwu turun tangan untuk menangani masalah ini.

Muh Sauki Maulana/TRIBUN TIMUR
DEMO WARGA - Aliansi Masyarakat Lampuara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Luwu, Sulawesi Selatan, Rabu (5/2/2025). Mereka menampilkan aksi teatrikal sebagai simbol protes terhadap Kepala Desa Lampuara, Adam Nasrum. 

Mereka menampilkan aksi teatrikal sebagai bentuk protes terhadap Kepala Desa Lampuara, Adam Nasrum.

Dalam aksi tersebut, tiga warga mengecat tubuh mereka dengan warna putih dan merantai tangan mereka, menggambarkan kondisi mereka yang dilaporkan ke kepolisian oleh Kepala Desa Lampuara.

Adam Nasrum melaporkan ketiga warganya pada 6 Januari 2025 dengan tuduhan sebagai provokator dalam penyegelan kantor desa.

Demonstrasi yang diikuti puluhan warga ini juga menampilkan orasi bergantian, menuntut transparansi dalam penggunaan dana desa dan mengecam dugaan nepotisme dalam struktur pemerintahan desa.

DPRD Luwu Tak Menemui Demonstran

Demonstran juga membentangkan spanduk bertuliskan "Mosi Tidak Percaya Pemerintah Desa Lampuara". 

Namun, tidak ada satu pun anggota DPRD Luwu yang hadir menemui mereka.

Rizal, salah satu warga yang turut berorasi, menyayangkan sikap anggota DPRD yang tidak hadir untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

"Kami datang karena kalian (anggota DPRD) adalah wakil kami, penyambung lidah rakyat. Tapi sayang, wakil rakyat justru tidak ada di tempat," ujar Rizal.

Menurutnya, DPRD seharusnya peduli terhadap masalah yang dihadapi masyarakat desa.

"Bukankah DPRD itu perwakilan rakyat? Tapi kami seolah bukan rakyat. Mereka seolah tidak mendengar kami, padahal aspirasi ini sudah viral di media sosial," tambahnya. 

Tuntutan Demonstran

Aliansi Masyarakat Lampuara mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit terhadap kepala desa dan perangkat desa. 

Mereka juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana desa serta reformasi struktur pemerintahan desa yang dinilai penuh nepotisme.

Jika terbukti ada pelanggaran, aliansi meminta agar Kepala Desa Lampuara, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa dicopot dari jabatannya.

Tuntutan ini dituangkan dalam selebaran yang dibagikan kepada masyarakat dan peserta aksi. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur, Muh Sauki Maulana

 

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved