Protes Warga Lampuara Tak Diterima DPRD, Kini Minta Pj Bupati Luwu Turun Tangan

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Setelah tak diladeni oleh anggota DPRD, warga Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, kini mengadu kepada Pj Bupati Luwu, Muh Saleh.

Aliansi Masyarakat Lampuara yang sebelumnya menggelar aksi di depan kantor DPRD Luwu di Kota Belopa pada Rabu (5/2/2025) tidak mendapat respons dari anggota DPRD.

Salah seorang warga yang tergabung dalam Aliansi, Andi Risal, menyayangkan persoalan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan tegas dari pemerintah setempat.

Ia menilai kelalaian pemerintah Desa Lampuara sudah tidak bisa dimaafkan.

"Sebab sudah banyak hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah desa sesuai aturan, namun banyak pelanggaran yang terjadi," jelasnya, Sabtu (8/2/2025).

Risal juga menyayangkan sikap para legislator yang menjadi perwakilan mereka di tingkat kabupaten, namun tak memberikan solusi konkret.

"DPRD jangan hanya diam, suara kami titipkan kepada Anda sebagai perantara kami di desa. Tapi kemana? Tolong dengarkan suara kami,” ujarnya dengan rasa kecewa.

Kini, Aliansi Masyarakat Lampuara mengadu kepada Muh Saleh sebagai Pj Bupati Luwu.

Asisten I Setda Luwu, Ahyar Kasim, menyebut penyampaian aspirasi warga dilindungi oleh undang-undang.

"Jalan yang ditempuh warga dalam menyampaikan protes kepada Kades Lampuara, Adam Nasrum, merupakan langkah yang tepat," jelasnya.

Menurutnya, laporan warga yang ingin menyampaikan aspirasi harus dianggap positif dan pemerintah memang harus transparan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Sementara itu, perwakilan Inspektorat mengaku telah membentuk tim khusus untuk melakukan audit investigasi dengan waktu 14 hari kerja.

“Prosesnya sudah berjalan sejak Jumat kemarin, kami minta bantuan warga untuk mendampingi tim yang akan turun ke Desa Lampuara, mohon kerjasamanya,” ujarnya.

Namun, tuntutan warga agar Kepala Desa Lampuara dinonaktifkan sementara belum mendapat jawaban.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Lampuara menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Luwu, Sulawesi Selatan, pada Rabu (5/2/2025). 

Mereka menampilkan aksi teatrikal sebagai bentuk protes terhadap Kepala Desa Lampuara, Adam Nasrum.

Dalam aksi tersebut, tiga warga mengecat tubuh mereka dengan warna putih dan merantai tangan mereka, menggambarkan kondisi mereka yang dilaporkan ke kepolisian oleh Kepala Desa Lampuara.

Adam Nasrum melaporkan ketiga warganya pada 6 Januari 2025 dengan tuduhan sebagai provokator dalam penyegelan kantor desa.

Demonstrasi yang diikuti puluhan warga ini juga menampilkan orasi bergantian, menuntut transparansi dalam penggunaan dana desa dan mengecam dugaan nepotisme dalam struktur pemerintahan desa.

DPRD Luwu Tak Menemui Demonstran

Demonstran juga membentangkan spanduk bertuliskan "Mosi Tidak Percaya Pemerintah Desa Lampuara". 

Namun, tidak ada satu pun anggota DPRD Luwu yang hadir menemui mereka.

Rizal, salah satu warga yang turut berorasi, menyayangkan sikap anggota DPRD yang tidak hadir untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

"Kami datang karena kalian (anggota DPRD) adalah wakil kami, penyambung lidah rakyat. Tapi sayang, wakil rakyat justru tidak ada di tempat," ujar Rizal.

Menurutnya, DPRD seharusnya peduli terhadap masalah yang dihadapi masyarakat desa.

"Bukankah DPRD itu perwakilan rakyat? Tapi kami seolah bukan rakyat. Mereka seolah tidak mendengar kami, padahal aspirasi ini sudah viral di media sosial," tambahnya. 

Tuntutan Demonstran

Aliansi Masyarakat Lampuara mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan audit terhadap kepala desa dan perangkat desa. 

Mereka juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana desa serta reformasi struktur pemerintahan desa yang dinilai penuh nepotisme.

Jika terbukti ada pelanggaran, aliansi meminta agar Kepala Desa Lampuara, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa dicopot dari jabatannya.

Tuntutan ini dituangkan dalam selebaran yang dibagikan kepada masyarakat dan peserta aksi. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur, Muh Sauki Maulana