Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Alasan Sebenarnya Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Warisan Ridwan Kamil

Anggaran dalam APBD Pemprov Jabar yang dipotong dinilai tidak perlu dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Editor: Ansar
Instagram Dedi Mulyadi
EFISIENSI ANGGARAN - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengumpulkan pejabat Provinsi Jawa Barat pada Kamis (6/2/2025). Dalam Paparannya, Kang Dedi menjelaskan alasan dirinya memangkas anggaran Pemprov Jabar hingga Rp 4 triliun lebih. 

Transparasi yang dilakukan Pemprov Jabar sebelumnya diakui sangat baik.

Akan tetapi, dirinya menegaskan kepada seluruh pejabata Pemprov Jabar untuk tidak lagi bekerja demi mendapatkan piagam.

Dirinya meminta para birokrat untuk bekerja dengan sepenuh hati.

Sehingga pembangunan yang dilakukan Pemprov Jabar dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.  

"Nah saya ingin mempertahankan aspek transparansi itu, tetapi bapak-ibu semua nggak usah berpikir di bawah kepemimpinan saya untuk mendapatkan piagam, nggak usah," jelas Kang Dedi.

"Biarin aja nggak dapat piagam juga. Yang penting rakyat Jabar merasakan kinerja pembangunan pemerintah. Gitu loh, ini yang penting," tegasnya.

Sementara itu, terkait efisiensi anggaran, Kang dedi berharap pemangkasan anggaran tidak mempengaruhi kinerja Pemprov Jabar.

Dirinya mengingatkan efisiensi anggaran tidak menurunkan target pencapaian.

Sebab angagran yang dipotong merupakan anggaran yang dinilai tidak penting dilakukan.

"Nah kemudian menyangkut efisiensi anggaran kebijakannya tidak dipotong leher, artinya 70 persen potong semua. Bukan begitu," ungkap Kang Dedi.

"Karena kalau sudah seperti itu nanti birokrat itu nggak mau capek semua juga, nggak mau capeknya gimana? 'ya sudah aja dipotong segini, berarti duit tinggal segini nih. ah bikilah anggaran ini aja yang mudah'. Saya bukan begitu," tegasnya.

"Tetapi lihat isi anggarannya di setiap organisasi perangkat daerah, mana kegiatan-kegiatan yang tidak penting," jelas Kang Dedi.

"Artinya tidak penting dilaksanakan hari ini atau tidak perlu dilaksanakan, kemudian itu yang kemudian bisa dikurangi, bisa ditiadakan, kemudian dipindahkan pada nomenklatur yang punya manfaat," bebernya.

Dirinya mencontohkan angagran dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Jabar.

Efisiensi anggaran dalam dinas teknis ini dapat dilakukan, seperti sosialisasi hingga pertemuan para Kepala Desa (Kades).

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved