Bulog Ambil Alih Penyaluran Beras Sejahtera ke Warga Lampuara Luwu

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyaluran Bantuan Pangan (Rastra) di Desa Lampuara, Kabupaten Luwu, sempat tertunda akibat aksi protes yang dilakukan oleh warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Lampuara Menggugat.

Aksi ini memunculkan isu baru terkait transparansi data penerima manfaat.

Warga melakukan protes terhadap pemerintah desa dengan menyegel Kantor Desa Lampuara selama satu bulan, menuding pihak desa tidak transparan dalam menentukan daftar penerima bantuan.

Setelah melalui mediasi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Luwu, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat, akhirnya disepakati bahwa daftar penerima manfaat harus diumumkan secara terbuka.

Sebagai tindak lanjut, pihak Bulog mengambil alih proses penyaluran Rastra agar lebih transparan.

Daftar penerima manfaat kemudian diumumkan dengan ditempel di papan pengumuman Kantor Desa Lampuara.

Dari daftar yang dirilis, tercatat 331 penerima manfaat.

Salah satu warga penerima bantuan, Habil Ridwan, mengaku terkejut saat mengetahui namanya masuk dalam daftar penerima bantuan.

"Saya baru tahu kalau nama saya ada dalam daftar penerima setelah diumumkan di kantor desa. Padahal sebelumnya, saya tidak pernah mendapatkan bantuan ini," kata Habil, Selasa (4/2/2025).

Saat penyaluran bantuan di Kantor Desa Lampuara, istri Habil, Herlina (42), mewakili suaminya untuk mengambil bantuan.

Herlina juga mempertanyakan kejelasan bantuan yang disalurkan sebelumnya.

"Bagaimana dengan bantuan yang dulu? Apakah nama suami saya juga ada? Kalau ada, ke mana bantuannya dialihkan?" ujar Herlina.

Herlina juga menyebut, dirinya pernah menjadi kader Pustu (Puskesmas Pembantu) sebelum diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan tidak menerima insentif selama beberapa bulan.

Penyaluran Berjalan Lancar, Warga Harapkan Transparansi Berlanjut

Penyaluran bantuan yang kini diambil alih oleh Bulog ini dikawal oleh Kapolsek Padang Sappa, Babinsa, dan warga setempat.

Meski penyaluran berjalan lancar, sejumlah warga masih mempertanyakan sistem distribusi yang berlaku sebelumnya.

Beberapa warga mengaku pernah menerima bantuan, namun namanya tidak tercantum dalam daftar penerima resmi.

Sebaliknya, ada juga warga yang terdaftar, tetapi tidak pernah menerima bantuan tersebut.

"Seharusnya seperti ini, transparan sejak awal, supaya tidak ada lagi keributan soal bantuan pangan," ujar Kapolsek Padang Sappa, A Akbar.(*)