Nestapa APBD Sulsel 2025, Dana Transfer Dipangkas Tapi Wajib Biayai Makan Bergizi Gratis dan PKG

Pemangkasan anggaran transfer ke daerah dinilai kurang tepat meski efisiensi anggaran memang perlu dilakukan.

"Itu kebijakan pusat. Tapi sebaiknya dana transfer ke daerah jangan diganggu. Kalau pemerintah pusat mau efisiensi di kementerian, itu hal yang bagus. Karena dana transfer daerah itu hak daerah," kata Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (3/2/2025).

Dana transfer sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selama banyak daerah yang masih bergantung pada dana transfer.

Contoh saja DAU yang kebanyakan merupakan alokasi untuk gaji Aparatur Sipil Negara.

"Seperti DAU itu ada formulanya, didalamnya ada hak orang. Karena rata-rata di Indonesia 60 persen DAU terkait gaji pegawai," kata Jufri Rahman.

Di tingkat Kabupaten/Kota, besaran TKD untuk Kota Makassar Rp 2,46 Triliun.

Lalu Kota Palopo Rp 0,69 Triliun dan Kota Parepare Rp 0,61 Triliun.

Kabupaten Jeneponto dialokasikan Rp 1,05 Triliun, Tana Toraja  Rp 0,98 Triliun,  Bone Rp 2,23 Triliun.

Lalu Kabupaten Sinjai Rp 0,95 Triliun, Kepulauan Selayar Rp 0,90 Triliun, Toraja Utara Rp 0,97 Triliun, Pinrang Rp 1,17 Triliun.

Maros Rp 1,22 Triliun, Takalar Rp 0,95 Triliun, Luwu Utara Rp 1,21 Triliun, Luwu Rp 1,29 Triliun, Bulukumba Rp 1,31 Triliun.

Kabupaten Bantaeng Rp 0,73 Triliun, Enrekang Rp 0,91 Triliun, Sidrap Rp 0,97 Triliun, Barru Rp 0,74 Triliun

Kabupaten Pangkep Rp 1,21 Triliun, Luwu Timur Rp 1,22 Triliun, Wajo Rp 1,35 Triliun, Soppeng Rp 0,97 Triliun, Gowa Rp 1,68 Triliun.

Seluruh anggaran TKD ini terancam dipangkas meski pemda diminta ikut mengalokasikan anggaran untuk MBG dan PKG.(*)