Program MBG Jadi Senjata Atasi Stunting dan Dorong Ekonomi Rakyat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar bantuan makanan, tetapi instrumen strategis negara untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kualitas generasi bangsa.

Kegiatan sosialisasi dengan tema “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” ini digelar di Vann in Sky, Makassar, Sabtu (13/9/2025) dan dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi, Perwakilan BGN Adib Alfikry, serta akademisi UIN Alauddin Makassar Syamsul Tomar.

“Program MBG adalah investasi masa depan bangsa. Jika gizi anak sejak dini tidak terpenuhi, kita sedang mempertaruhkan kualitas SDM Indonesia. Ini bukan lagi isu kesehatan, tapi isu peradaban,” tutur Ashabul Kahfi.

Ia menegaskan bahwa kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul yang menjadi penentu keberhasilan Indonesia menuju visi 2045 dan generasi emas.

Perwakilan BGN, Adib Alfikry, menyoroti dimensi ekonomi dari program MBG dengan menyebutkan bahwa hingga September 2025, terdapat 51 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kota Makassar untuk menyiapkan makanan bagi penerima manfaat.

“SPPG bukan hanya dapur gizi, tapi juga mesin penggerak ekonomi rakyat. Pelaku usaha lokal, petani, hingga UMKM pangan kita libatkan agar perputaran ekonomi tetap hidup,” ujarnya.

Syamsul Tomar menambahkan bahwa stunting harus dilihat sebagai ancaman multidimensi yang menggerogoti masa depan bangsa.

“Stunting bukan hanya tubuh anak yang pendek, tapi masa depan bangsa yang dipangkas. MBG hadir sebagai solusi nyata, sekaligus membuka jalan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM pangan,” tegasnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor, MBG diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Program ini berdiri sebagai solusi strategis yang menyasar dua persoalan besar bangsa: stunting dan ketimpangan ekonomi lokal.