Alasan MK Tolak Gugatan Danny Pomanto-Azhar Arsyad

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah alasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad. 

Sidang putusan sela berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (4/2/2025). 

Pembacaan putusan dismissal sengketa Pilkada Sulsel akan diumumkan Hakim MK, Ridwan Mansyur.

“Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas dalil-dalil pemohon,” kata Ridwan Mansyur. 

Selain itu, pemohon dalam hal ini Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan pasal 158 pasal 1 huruf c undang-undang nomor 10 tahun 2016. 

Pasal ini berisi: Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: 

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

Sementara itu, selisih suara pemohon dengan pihak terkait yakni mencapai 1.414.226 atau 34,68 persen. 

Sehingga, KPU Sulsel bakal menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih.

Mereka pun akan dilantik di Jakarta, 20 Februari 2025 mendatang.

Diberitakan sebelumnya, pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto - Azhar Arsyad mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi usai kalah di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel.

Gugatan diajukan pada 11 Desember 2024, dengan akta pengajuan permohonan nomor 260/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Gugatan diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi memperoleh suara terbanyak Pilgub Sulsel.

Suara Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi yakni 3.014.255.

Sementara rivalnya Danny Pomanto-Azhar Arsyad hanya mendapatkan 1.629.000 suara.