Breaking News
Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini Muhammad Idris

Gagap Komunikasi di 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih

Alih-alih menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, pernyataan mereka justru kerap dianggap tidak empati.

Editor: Sudirman
zoom-inlihat foto Gagap Komunikasi di 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih
Muhammad Idris
OPINI - Muhammad Idris Dosen Ilmu Komunikasi FSIKP UMI / Pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sulsel. Muhammad Idris merupakan penulis Opini Tribun Timur.

Gagap Komunikasi di 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih

Oleh: Muhammad Idris

Dosen Ilmu Komunikasi FSIKP UMI / Pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam 100 hari kerja kepemimpinan Prabowo – Gibran, semakin sering kita disuguhi sejumlah pernyataan kontroversial dari para pejabat negara.

Tidak jarang ucapan mereka justru memantik polemik. Alih-alih menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, pernyataan mereka justru kerap dianggap tidak empati, tidak simpatik bahkan menyakiti perasaan publik.

Optimisme masyarakat atas kebinet ini justru diawali banyak kontroversi. Gelombang permasalahan memperlihatkan lemahnya tata kelola pemerintahan.

Pemerintahan Prabowo – Gibran seolah terjebak dinamika kekuasaan penuh kegaduhan yang lebih menonjolkan retorika dibanding aksi konkret.

Pernyataan kontroversi yang saat ini ramai dibahas datang dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Disebuah forum, Ia mengusulkan serangga seperti belalang dan ulat sagu menjadi menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wacana ini dinilai tidak sensitif dan juga melanggar etika publik yang harusnya dijunjung tinggi setiap pejabat negara.

Menteri Hukum, Yusril Ihza Mahendra juga terpeleset kata soal Peristiwa 1998.

Didepan wartawan, Yusril menyebut kasus itu bukan pelanggaran HAM berat. Sontak saja pernyataan yang disampaikan sehari setelah Ia dilantik, langsung mengundang polemic dikalangan aktivis dan pegiat HAM.

Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai yang meminta kenaikan anggaran untuk kementriannya dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun tidak kalah heboh.

Ia berdalih, anggaran itu untuk membangun pusat studi HAM di seluruh Indonesia, termasuk universitas bertaraf internasional. Ini dianggap sebagai langkah sangat ambisius untuk kementerian baru.

Belum lagi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Trenggono soal kasus pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang sampai akhirnya berselisih paham dengan TNI Angkatan Laut.

Atau bagaimana rekaman suara berisi kemarahan diduga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada pegawai rumah dinasnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

Rusuh

 

Rusuh

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved