Menara Gading yang Rapuh

Jangankan rakyat, hukum saja bahkan tidak lagi berguna bagi bangsa kita, yang seharusnya menjadi instrumen moral bersama untuk dipatuhi dan ditaati, malah justru hanya dijadikan sebagi agenda politis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, perhari ini kita kembali dihebohkan soal wacana kampus yang ingin mengelola tambang.

Tentu ini telah menyalahi tugas pokok perguruan tinggi sebagai ruang kritis yang bertujuan untuk mencapai tri dharma.

Dari Tri Dharma hingga Main Tambang

Fenomena kampus dan tambang sebetulnya bukan hal yang baru di Indonesia, dalam sejarah Orde Baru di masa pemerintahan Soeharto.

Kampus sudah pernah memiliki izin usaha untuk mengelola pertambangan.

Masa itu, kampus negeri mendapat izin dalam mengelola konsesi hutan. Karena kompleksitas dan ketidakmampuan bisnis, kampus gagal mengelolanya.

Kini, melalui revisi UU Minerba Pasal 51 A ayat (1) di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perguruan tinggi diberikan hak wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Kebijakan ini, selain bisa menjadi alat pembungkam kebebasan akademik, pemberian izin tambang juga merusak tujuan perguruan tinggi.

Alih-alih membuat kebijakan agar perguruan tinggi dapat memanfaatkan hasil pengelolaan tambang untuk berbagai kebutuhan, seperti gaji dosen, oprasional kampus, hingga subsidi biaya pendidikan mahasiswa.

Keterlibatan kampus untuk mengelola tambang menuai banyak kritik dari aktivis lingkungan.

Sebab, dinilai bisa menghadirkan konflik-konflik sosial yang baru, tidak hanya itu. Nama baik dan citra perguruan tinggi di Indonesia akan buruk di mata pendidikan kancah Internasional.

Peran Kampus dalam Membangun Peradaban

Kampus sebagai institusinya para intelektual memiliki tugas dan peran dalam membangun peradaban umat manusia.

Bagi Alfred North Whitehead, seorang filsuf dan matematikawan Inggris itu, menyebutkan bahwa setiap manusia ingin membangun sebuah peradaban, selalu ada upaya filosofis dibaliknya.