Aduan Sarif-Qalby Memenuhi Syarat, Ketua KPU Jeneponto Asming Cs Terancam Sanksi Kode Etik DKPP

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memverifikasi aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto dalam Pilkada 2024. 

Laporan ini dilayangkan oleh Hardianto Haris.

Hardianto Haris sendiri merupakan kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, Muhammad Sarif - Moch Noer Alim Qalby (Sarif-Qalby).

Berdasarkan data yang terpantau di situs resmi DKPP, Senin (27/1/2025), aduan tersebut tercatat dengan nomor 20-P/L-DKPP/I/2025.

"Hasil Verifikasi Administrasi menunjukkan bahwa aduan ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan Nomor Pengaduan: 20-P/L-DKPP/I/2025," demikian keterangan DKPP.

Verifikasi tersebut dilakukan dan disahkan pada tanggal 15 Januari 2025.

Aduan tersebut berisi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh lima komisioner KPU Jeneponto.

Mereka di antaranya, Ketua KPU Jeneponto Asming, serta empat anggotanya, yakni Sapriadi, Arfandi, Hasrullah Hafid, dan Ilham Hidayat.

Tim Sarif-Qalby Serahkan Berkas Revisi ke DKPP, Dugaan Pelanggaran KPU Jeneponto Kian Menguat

Sebelumnya, tim paslon nomor urut tiga, Sarif-Qalby, diminta menyerahkan berkas perbaikan pengaduan ke DKPP. 

Penyerahan dokumen dilakukan di Gedung DKPP, Jalan MH Thamrin No.14-8, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Senin (30/12/2024) lalu.

Berkas revisi tersebut diterima langsung oleh staf DKPP, L Gede Bagas Wanda, dengan pendampingan oleh kuasa hukum paslon Sarif-Qalby, Dr Rahmad Masturi.

"Kami telah menyerahkan berkas revisi ini setelah pengaduan pertama disampaikan pada 11 Desember 2024," ujar Hardianto Haris, Liaison Officer (LO) pasangan Sarif-Qalby.

Revisi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat laporan kami," tambahnya.

Adapun laporan tersebut terdaftar dengan nomor: 706/1-10/SET-02/XII/2024.