Misteri Anggaran Pokir Smart Board dan Desakan KPK, Benarkah Oknum Anggota DPRD Sulsel Terlibat?
Dugaan tersebut muncul karena anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut bersumber dari anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sulsel.
lihat foto
"Publik berhak tahu apakah kasus-kasus ini akan dilanjutkan atau dihentikan. Ini soal kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," lanjutnya.
Senada dengan itu, Ramzah Thabraman meminta Komisi III DPR RI segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Kejati Sulsel untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara.
"Kejati Sulsel harus bersikap profesional dengan memberikan pembaruan terkait kasus-kasus yang mereka tangani.
Transparansi informasi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan," ujar Ramzah.
Desakan terhadap KPK untuk melakukan supervisi dinilai sangat penting, terutama mengingat keraguan publik terhadap kinerja Kejati Sulsel dalam mengusut kasus dugaan korupsi, termasuk proyek pengadaan Smart Board yang menjadi sorotan utama.
| Ayah Kandung di Kajang Bulukumba Tersangka Penganiayaan Anak |
|
|---|
| Wali Kota Makassar Dijadwalkan Buka Orientasi Mahasiswa Baru UT Makassar |
|
|---|
| Profil Hotel Sahid Makassar, Dirobohkan Pakai Ekskavator Setelah Enam Tahun Tak Beroperasi |
|
|---|
| Harga Emas 28 Agustus 2025 Kota Makassar |
|
|---|
| Sosok Bebizie Anggota Dewan Liburan ke Eropa saat Gaji dan Tunjangan Berpolemik, Dulu Biduan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.