Intip Gaji Bupati, 8 Pensiunan PNS Dilantik Prabowo Jadi Kepala Daerah dan Wakil 6 Februari

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Besaran gaji bupati dan wakil bupati sebesar Rp2,1 juta dan Rp1,8 juta per bulan.

Sebanyak 8 pensiunan PNS akan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati di Sulsel pada Kamis 6 Februari 2025.

2 pensiunan PNS dilantik sebagai Bupati, dan 6 pensiunan PNS dilantik sebagai Wakil Bupati.

Andi Asman Sulaiman dilantik jadi Bupati Bone.

Ia mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bone.

Andi Rosman dilantik jadi Bupati Wajo.

Ia pernah menyabet penghargaan sebagai camat teladan.

6 pensiunan PNS lainnya dilantik jadi Wakil Bupati.

Mereka yakni dr Baso Rahmanuddin, A Muetazim Mansyur, Abustan, Nurkanaah, Erianto Laso' Paundanan, Puspawati Husler.

Sebanyak 14 kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 6 Februari 2025.

Adapun 11 pasangan kepala daerah lainnya masih menunggu hasil putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jadwal pelantikan kepala daerah itu disepakati Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP).

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Total ada 14 pasangan kepala daerah di Sulsel telah ditetapkan sebagai pemenang karena tidak ada sengketa.

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi RI dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD provinsi/ kabupaten/ kota kepada Presiden RI/ Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 50 Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan," kata Rifqinizamy saat membacakan kesimpulan rapat.