Pemerintah Hapus BPHTB, BBG dan PPN Demi Dukung Warga Punya Rumah

Hashim menyadari konsekuensinya negara akan kehilangan beberapa pos pemasukan, misalnya dari PPN dan BPHTB. Namun, dia mengatakan hal itu bisa digantikan dari pendapatan yang lain. Belum lagi nantinya akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang akan mengatur pemasukan untuk negara.

"Justification untuk mengimbangi loss of revenue kita bisa hitung. Mungkin kawan-kawan dari REI, dari BTN, kalau kita hapus (pajak perumahan) 16 % ini negara hilang revenue berapa tapi kita nanti akan dapat dari pajak dan lain-lain, dari kontraktor, dari revenue-revenue lain," tegasnya.

Hashim juga mengungkapkan rencana Prabowo soal pembangunan 3 juta rumah. Pembangunan 3 juta rumah tersebut dilakukan setiap tahunnya, bukan 1 periode.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," kata Hashim dalam kesempatan yang sama.

Nantinya dari 3 juta rumah tersebut sebanyak 1 juta rumah dibangun di perkotaan dan 2 juta rumah dibangun di perdesaan. 

Untuk yang di perdesaan tidak boleh dibangun oleh kontraktor kelas kakap. Dia mengatakan untuk pembangunan rumah di desa akan dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, maupun BUMDes.

"Prabowo ingin 2 juta unit (rumah) di desa dibangun oleh kontraktor kecil, UMKM, koperasi, BUMDes," ujarnya.

Agar masyarakat kelas menengah bisa meningkat kembali, pembangunan rumah di desa tidak boleh dilakukan oleh kontraktor besar atau dari kalangan konglomerat.

"2 juta rumah setiap tahun di desa reserved untuk pengusaha kecil, kontraktor kecil. 1 juta (rumah di kota) itu terbuka (untuk perusahaan besar)," kata Hashim.(*)