Maroko Negara Pertama yang Mengakui Kemerdekaan Amerika Serikat

Setelah era Dinasti Alouite berakhir tahun 1912, Maroko berada di bawah jajahan Perancis, dan Spanyol di bagian selatan Maroko hingga tahun 1956. 

Maroko merdeka 7 April 1956 dan Rabat sebagai ibu kota negara. 

Maroko menerapkan sistem monarki semi konstitusional. 

Perdana menteri pemegang kekuasaan eksekutif pada pemerintahan, namun raja masih memiliki kekuasaan politik seperti militer, kebijakan luar negeri dan urusan agama.

Tahun 1884 Spanyol mendapatkan Sahara Barat melalui konferensi Berlin sehingga dikenal dengan julukan Sahara Spanyol. 

Wilayah tersebut letaknya berbatasan dengan Maroko di sebelah utara, Aljazair di timur laut dan Mauritania di sebelah timur dan selatan. 

Belakangan Spanyol, Mauritania dan Maroko diam - diam membuat kesepakatan membagi  kawasan tersebut kepada Mauritania dan Maroko. 

Konflik di Sahara Barat dimulai pada tahun 1975, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk mensponsori referendum untuk penentuan nasib sendiri penduduk Sahara Spanyol, tetapi Maroko dan Mauritania melakukan invasi ke wilayah Sahara Barat sebelum referendum yang dilakukan oleh PBB tercapai.

Akhirnya Sahara Barat menjadi territori yang disengketakan oleh dua entitas, Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS) yang di proklamasikan oleh Front Polisario 27 Februari 1977. RDAS kini menguasai sekitar 20 persen dari wilayah yang di klaim dan sisanya oleh Maroko. 

Maroko mengklaim Sahara Barat adalah bagian dari wilayahnya. Namun klaim Maroko tidak ada satupun negara anggota PBB yang mendukung.

Sebaliknya RDAS diakui oleh Uni Afrika dan, pada Desember 2022, oleh 47 negara anggota PBB, serta negara de facto lainnya, Republik  Ossetia Selatan.

Tidak ada negara lain selain Amerika Serikat dan Israel yang pernah mengakui aneksasi sepihak Maroko atas Sahara Barat; namun, negara tertentu seperti Inggris telah mengakui bahwa Maroko secara de facto menjalankan kendali atas wilayah tersebut.

Yang pasti, selama sengketa berlangsung korban jiwa sudah cukup besar.

Sekitar 14.000 orang tewas, termasuk 5.000 tentara Maroko, 2.000 tentara Mauritania, 4.000 pemberontak Polisario, dan 3.000 warga sipil. Sekitar 200.000 orang mengungsi selama konflik tersebut.

Informasi dari Agence France-Presse (AFP) kantor berita internasional yang berkantor pusat di Paris, Prancis, 17 Oktober 2024 menyatakan bahwa utusan PBB untuk Sahara Barat telah mengusulkan pembagian wilayah antara Maroko dan Front

 Polisario untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Semoga usul tersebut mencapai kata sepakat.(*)

(2025)**