Realisasi PAD Luwu Melempem, Retribusi Parkir Tepi Jalan Cuma Terkumpul Rp 118 Juta

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin menyebut kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kurang maksimal turut memengaruhi capaian PAD.

“Kita bisa lihat dari data realisasi. Ada beberapa OPD yang tidak optimal dalam menyumbang retribusi, sehingga berdampak pada capaian PAD kita,” akunya belum lama ini.

Salah satu contoh, rendahnya capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) di sektor retribusi pemakaian kendaraan bermotor alat berat.

Dari target retribusi sebesar Rp2,2 miliar, Dinas PUPR hanya mampu mendulang PAD sebesar Rp300 juta.

OPD lainnya, seperti Dinas Perhubungan, juga dinilai kurang maksimal.

Retribusi tepi jalan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan ditargetkan sebesar Rp500 juta, namun hanya mampu terealisasi Rp118 juta.

Sofyan menjelaskan bahwa kontribusi terbesar PAD tahun 2024 berasal dari sektor pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan lain-lain.

Dari situ, Bapenda Luwu memperoleh total pendapatan dari sektor pajak daerah ini mencapai Rp40,9 miliar.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Luwu ini meminta, kinerja OPD lebih ditingkatkan di tahun depan, agar target PAD bisa tercapai secara maksimal.

Saat dimintai keterangan, Wakil Ketua I DPRD Luwu, Zulkifli mengaku akan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Luwu karena tidak maksimal mendulang PAD tahun ini.

Pimpinan DPRD Luwu akan memanggil komisi-komisi DPRD yang bertugas mengawasi organisasi perangkat daerah terkait capaian PAD.

“Kita akan memanggil setiap komisi. Seperti apa nanti, kita akan meminta rinciannya. Ada beberapa persoalan terkait masalah aset-aset kita ini, termasuk kendaraan yang ada di PUTR itu yang sudah tidak kondusif sehingga tidak mencapai target untuk mendulang PAD,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti adanya dugaan kebocoran anggaran yang turut memengaruhi realisasi PAD di 2024.

“Kalau memang ini pelanggaran karena adanya kebocoran, kenapa tidak kita akan melakukan evaluasi di masing-masing OPD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Luwu, Supriadi juga angkat bicara lantaran pengelolaan retribusi parkir tepi jalan yang masih jauh dari target.