Pecah Kongsi PDIP, Jokowi Bantah Minta Jabatan 3 Periode 'Tanya Mega, Tanya Puan'

Dia bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden tiga periode maupun pemilu ditunda.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," tandas kepala negara.

Akar masalah

Belakangan, wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden kembali jadi pembahasan. Bukan, elite politik bukan lagi mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode.

Oleh politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, isu perpanjangan masa jabatan presiden disebut jadi akar permasalahan antara Jokowi dengan partai banteng. 

Adian yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P ini mengungkap, PDI-P tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden tiga periode.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023). 

Menurut PDI-P, perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi.

Namun, karena penolakan PDI-P ini, Adian bilang, ada pihak yang tak terima.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujarnya.

Adian pun menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang menurutnya begitu cepat. 

Padahal, kata dia, PDI-P di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sudah memberikan segalanya untuk Jokowi dan keluarga. Berkat partai banteng, karier politik Jokowi terus menanjak, mulai dari Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.

Tak hanya itu, oleh PDI-P, putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka, diantarkan ke kursi Wali Kota Solo. Sementara, menantu Jokowi, Bobby Nasution, didukung sebagai Wali Kota Medan.

“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu, minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu, minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," ucap Adian.

“Lalu, ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” katanya lagi.

Gesekan antarelite politik ini kian terasa ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres Pemilu 2024. Sementara, Gibran tercatat sebagai kader PDI-P. Tak satu suara Namun, rupanya, PDI-P tak satu suara.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani membantah pernyataan Adian yang menyebut bahwa persoalan antara Jokowi dan partainya bermula dari permintaan perpanjangan masa jabatan presiden.

Setahu Puan, Jokowi tidak pernah menyampaikan keinginan ke Megawati agar jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang. 

"Enggak. Enggak pernah setahu saya, enggak pernah beliau meminta (pada Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) untuk perpanjangan tiga periode," kata Puan saat ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Puan menyebut bahwa tidak ada yang mewajarkan penambahan masa jabatan presiden di Indonesia. Sebab, masa jabatan presiden sudah dibatasi melalui Undang-Undang Dasar 1945.

“Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode," ujarnya. Terkait manuver Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo, Puan bilang, putra Jokowi itu memang punya hak untuk maju ke pentas pemilihan presiden.

(tribun network/din/dod)