Distribusi Anggaran Disperkim Tak Boleh Lepas dari DPA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Makassar sudah memantapkan rencana program yang akan dijalankan di 2025.

Dalam Podcast Bincang Kota Tribun Timur edisi Selasa (10/12/2024) hadir Kasubag Keuangan Baharia Marang, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Hasmawaty, dan Kasubag Kepegawaian Hasnah Gunara membahas seperti apa organisasi penetapan tugas tiap bidang.

Dipandu Host I Luh Devi Sania, berikut petikan wawancaranya:

Seperti apa tugas Anda?

Hasmawaty: Membantu kepala dinas Menyusun rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), menyusun perjanjian kinerja dinas terkait tanggung jawab masing-masing kepala bidang dengan kepala dinas serta kepala dinas dengan wali kota.
Kami juga Menyusun evaluasi kinerja yang dilaksanakan per triwulan, menyusun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Menyusun laporan capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Bagaimana dengan Anda?

Baharia: Ada dua poin. Pertama, dinas perumahan berhak menarik retribusi dari Kelola rusunawa. Kedua, menyalurkan dana ke pihak ketiga.

Bagian kepegawaian?

Hasnah: Membantu sekretaris dalam pengurusan administrasi dinas, utamanya kepegawaian, surat menyurat, urusan rumah tangga dinas, dan perlengkapan barang. 

Proses perencanaan tahunan?

Hasmawaty: Penyusunan renja dilakukan sebelum tahun berjalan. Untuk tahun 2024 kami susun dari 2023, apa-apa yang kami lakukan, program seperti apa. Kami meminta bidang-bidang untuk menyiapkan kegiatan apa saja yang akan mereka kelola dan dipertanggungjawabkan di tahun berikutnya. Kami Menyusun kegiatan dan menyiapkannya dalam satu laporan serta terkait dengan data-data dinas yang umum.

Kendala dalam proses penyusunan?

Hasmawaty: Terkadang keterlambatan data-data, mis komunikasi antara pembuat laporan dan bidang-bidang/koordinasi, juga waktu.

Solusinya seperti apa?

Hasmawaty: Kami mensiasati dengan lembur atau mengambil hari libur akhir pekan untuk berkoordinasi. Sambil meminta tolong kadis menghadirkan bidang untuk rapat.

Memastikan laporan akurat?

Hasmawaty: Kami asistensi di Bappeda, apakah yang dibuat sesuai aturan atau nomenklatur perencanaan.

Sistem khusus digunakan?

Hasmawaty: Misalnya untuk perencanaan anggaran, kami dibekali aplikasi untuk menginput di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Setelah input dikoordinasikan, menunggu ketuk palu dari DPRD, sudah fiks dari rencana kerja dan anggaran menjadi dokumen pelaksana anggaran (DPA). Itulah yang dijadikan patokan untuk dipakai di tahun berikutnya.

Memastikan anggaran tepat?

Baharia: Ada pedoman aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri No 77 tahun 2020. Turunan dari No 12 tahun 2019. Intinya, bisa mengelola keuangan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Distribusi anggaran?

Baharia: Pedoman kita dari perencanaan. Tak boleh lepas dari DPA. Untungnya saat ini ada aplikasi sistem informasi manajemen akuntansi yang membantu untuk mengontrol keuangan tepat sasaran. Misalnya satu bidang mengajukan pencairan, Ketika ada nomor rekening yang salah otomatis akan tertolak oleh sistem. 

Anggaran dari tahun ke tahun?

Baharia: Ada fluktuasi. Awal-awal anggaran yang kami Kelola agak tinggi sekitar Rp80 miliar karena masih ada bidang bangunan gedung. Namun sejak dipindah lagi ke PU, otomatis terjadi menurunan. Tahun ini sekitar Rp 31 miliar. 
Dalam beberapa tahun ini kami menerima bantuan DAK dari pusat tapi tetap kita harus menyediakan dana pendamping dari SKPD.

Tantangan Kelola keuangan?

Baharia: Sebenarnya kesalahan makin kecil karena terlihat langsung di sistem. Tiap akhir tahun pasti kami akan lembur di kantor.

Pengawasan dan pelaporan keuangan?

Baharia: Audit internal otomatis kita lakukan setiap kali ada pengajuan dari bidang-bidang. Pengawasan kami dibantu inspektorat jangan sampai ada kegiatan yang menyalahi atau keluar dari koridor. 

Bidang paling banyak butuh dana?

Baharia: Infrastruktur karena mengelola jalan lingkungan. Hampir setengah anggaran dinas ke bidang itu.

Penyerapan anggaran?

Baharia: Tren tiap tahun pencairan banyak di bulan-bulan ini. Saat ini masih 70 persenan. 

Proses pengelolaan data kepegawaian?

Hasnah: Kami menerima pegawai yang didistribusikan oleh BKD.

Bagaimana dengan mutasi?

Hasnah: Sebelumnya kami evaluasi dulu apakah masih memungkinkan diberdayakan di dinas atau punya keahlian yang sudah bisa dipromosikan. Melihat pangkat dan golongannya juga.

Ada pelatihan SDM?

Hasnah: Kami mengusulkan ke BKD selanjutnya dikelola SDM apa yang dibutuhkan. Tahun ini sudah beberapa kali pelatihan, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian dan diikuti 15 peserta.

Rencana kebutuhan pegawai?

Hasnah: BKPSDM merekrut pegawai, kami mengusulkan berapa tenang teknis atau administrasi yang dibutuhkan.

(Tribun-Timur.com/hasriyani latif)