Isu Kepala Daerah Dipilih DPR , Taufan Pawe: Perlu Kajian Akademik
Taufan Pawe mengaku isu tersebut tetap perlu memperhatikan iklim demokrasi di Indonesia.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sakinah Sudin
Sehingga, kata Hasrullah, keterwakilan masyarakat untuk memilih pemimpin eksekutif dapat berjalan dengan bersih.
"DPR harus menyeleksi, masukkan semua calon, dilihat dari leadershipnya, pengalaman mengelola organisasi, CV-nya kita tahu. Jadi tidak boleh lagi orang yang tidak punya pengalaman leadership,” ungkapnya.
Ia menilai usulan Presiden Prabowo ini berlandaskan tiga faktor.
Kata Hasrullah, untuk memastikan cost politik pada Pilkada yang transparan dan terkontrol.
“Jadi yang diutamakan oleh Prabowo itu adalah tiga faktor yang dia perjuangkan sejak 2019 yang lalu. Pertama itu cost politik harus transparan. Itu pasti disiapkan, dan itu dari mana kan yang jadi masalah,” ungkapnya
Faktor kedua, yakni soal konflik yang sering terjadi baik pra maupun pasca Pilkada.
Ia mengambil contoh di Makassar, beberapa waktu lalu saat debat kandidat Pilgub Sulsel, kedua kubu pendukung masing-masing paslon terlibat bentrok.
Ketiga terkait dengan money politik.
Fenomena politik uang masih massif dan terstruktur terjadi dalam kontestasi demokrasi di Indonesia. (*)
Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.