Isu Kepala Daerah Dipilih DPR , Taufan Pawe: Perlu Kajian Akademik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPR RI Komisi II Taufan Pawe buka suara terkait wacana pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPR RI.

Taufan Pawe mengaku isu tersebut tetap perlu memperhatikan iklim demokrasi di Indonesia.

"Pak Prabowo telah keluarkan statement perlu kajian mendalam terkait Pilkada itu sendiri," kata Taufan Pawe di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (23/12/2024). 

"Karena saya komisi II Pemerintahan dan Politik harus merespon apa keinginan masyarakat dibawah,seperti apa kemampuan negara," ujarnya.

Namun tentu, lanjut Taufan Pawe, wacana tersebut masih akan bergulir panjang.

Kajian mendalam mulai dari proses demokrasi dalam model pemilihan tersebut, hingga kajian mengenai dampak yang akan terjadi pada proses demokrasi perlu dilakukan.

"Arah menuju kesana melalui tahapan tidak mudah. Perlu kajian, naskah akademik untuk menjawab apakah pesta demokrasi berubah dari luar Gedung masyarkat masuk ke dalam Gedung," kata Taufan Pawe.

"Saya rasa semua untuk kebaikan bangsa dan negara," lanjutnya.

Terkait sikap Golkar, Taufan Pawe mengaku partai beringin sepakat perlu ada revisi UU.

Hal ini untuk memperbaiki sistem berdemokrasi di Indonesia.

"Sikap itu jelas, waktu ulang tahun Golkar ketum kami mengatakan bahwa perlu revisi UU Pemilu, sistem yang ada sekarang perlu diperbaiki," ujar Taufan Pawe.

"Jadi saya terjemahkan pasti Golkar ingin Iklim berdemokrasi sehat dan terkendali," jelasnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Hasrullah memberikan tanggapan terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme legislatif. 

Menurut Hasrullah, jika Pilkada dilaksanakan melalui lembaga legislatif, maka harus ada seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas dan integritas calon kepala daerah yang akan dipilih.

“Sekarang kalau dimajukan ke DPR, harus memang pertama orang yang menjadi tim seleksi DPR itu betul-betul diseleksi dulu," katanya saat dihubungi beberapa waktu lalu.