Isu Kepala Daerah Dipilih DPR , Taufan Pawe: Perlu Kajian Akademik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPR RI Komisi II Taufan Pawe buka suara terkait wacana pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPR RI.

Taufan Pawe mengaku isu tersebut tetap perlu memperhatikan iklim demokrasi di Indonesia.

"Pak Prabowo telah keluarkan statement perlu kajian mendalam terkait Pilkada itu sendiri," kata Taufan Pawe di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (23/12/2024). 

"Karena saya komisi II Pemerintahan dan Politik harus merespon apa keinginan masyarakat dibawah,seperti apa kemampuan negara," ujarnya.

Namun tentu, lanjut Taufan Pawe, wacana tersebut masih akan bergulir panjang.

Kajian mendalam mulai dari proses demokrasi dalam model pemilihan tersebut, hingga kajian mengenai dampak yang akan terjadi pada proses demokrasi perlu dilakukan.

"Arah menuju kesana melalui tahapan tidak mudah. Perlu kajian, naskah akademik untuk menjawab apakah pesta demokrasi berubah dari luar Gedung masyarkat masuk ke dalam Gedung," kata Taufan Pawe.

"Saya rasa semua untuk kebaikan bangsa dan negara," lanjutnya.

Terkait sikap Golkar, Taufan Pawe mengaku partai beringin sepakat perlu ada revisi UU.

Hal ini untuk memperbaiki sistem berdemokrasi di Indonesia.

"Sikap itu jelas, waktu ulang tahun Golkar ketum kami mengatakan bahwa perlu revisi UU Pemilu, sistem yang ada sekarang perlu diperbaiki," ujar Taufan Pawe.

"Jadi saya terjemahkan pasti Golkar ingin Iklim berdemokrasi sehat dan terkendali," jelasnya.

Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Hasrullah memberikan tanggapan terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme legislatif. 

Menurut Hasrullah, jika Pilkada dilaksanakan melalui lembaga legislatif, maka harus ada seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas dan integritas calon kepala daerah yang akan dipilih.

“Sekarang kalau dimajukan ke DPR, harus memang pertama orang yang menjadi tim seleksi DPR itu betul-betul diseleksi dulu," katanya saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Sehingga, kata Hasrullah, keterwakilan masyarakat untuk memilih pemimpin eksekutif dapat berjalan dengan bersih.

"DPR harus menyeleksi, masukkan semua calon, dilihat dari leadershipnya, pengalaman mengelola organisasi, CV-nya kita tahu. Jadi tidak boleh lagi orang yang tidak punya pengalaman leadership,” ungkapnya.

Ia menilai usulan Presiden Prabowo ini berlandaskan tiga faktor.

Kata Hasrullah, untuk memastikan cost politik pada Pilkada yang transparan dan terkontrol.

“Jadi yang diutamakan oleh Prabowo itu adalah tiga faktor yang dia perjuangkan sejak 2019 yang lalu. Pertama itu cost politik harus transparan. Itu pasti disiapkan, dan itu dari mana kan yang jadi masalah,” ungkapnya

Faktor kedua, yakni soal konflik yang sering terjadi baik pra maupun pasca Pilkada. 

Ia mengambil contoh di Makassar, beberapa waktu lalu saat debat kandidat Pilgub Sulsel, kedua kubu pendukung masing-masing paslon terlibat bentrok.

Ketiga terkait dengan money politik.

Fenomena politik uang masih massif dan terstruktur terjadi dalam kontestasi demokrasi di Indonesia. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz