Hari HAM: Merayakan Hak yang Hanya Ada di Kertas?

Kasus-kasus lama, seperti pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, mencerminkan ketidakmampuan negara dalam menghadirkan keadilan yang substansial.

Ini menunjukkan bahwa penegakan HAM seringkali terjebak dalam lingkaran reformasi yang tidak kunjung tuntas.

Merayakan Hak yang Hanya Ada di Kertas?

Salah satu contoh nyata adalah pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dalam laporan tahunan BPS 2023, angka kemiskinan masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, mencapai 25,9 juta orang.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mendeklarasikan berbagai hak asasi manusia yang mendasar dalam konstitusi, kenyataannya, hak untuk hidup sejahtera, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pendidikan yang merata, sering kali tidak bisa dirasakan oleh banyak orang.

Lalu, apakah semua yang tertulis dalam konstitusi itu hanyalah suatu simbol?

Apakah ia hanya ada di atas kertas?

Tantangan terbesar dalam penegakan HAM adalah adanya kesenjangan normatif antara apa yang dijanjikan oleh hukum dan realitas sosial yang ada di lapangan.

Hal ini menjelaskan mengapa meskipun berbagai instrumen hukum tentang HAM telah ditetapkan, pelaksanaannya sering kali menemui jalan buntu.

Kebijakan yang tidak disertai dengan implementasi yang kuat dan tanpa adanya komitmen politik yang nyata dari pemimpin negara akan membuat semua yang ada di atas kertas menjadi sia-sia.

Kembali ke perayaan Hari HAM, kita harus bertanya apakah merayakan hak yang tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari justru menjadi bentuk hipokrasi?

Dalam refleksi atas Hari HAM, kita perlu lebih dari sekadar merayakan, kita perlu melakukan aksi nyata yang mendalam.

Apakah pemerintah benar-benar berkomitmen pada pemenuhan hak-hak warganya, ataukah hanya sekadar mengikuti tren internasional dengan melaksanakan upacara tanpa substansi yang memadai?

Mengapa Perayaan Hari HAM Harus Lebih dari Sekadar Upacara?