Krisis Partisipasi

Oleh: Rahmat Muhammad

KPS S3 Sosiologi Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Fenomena yang terjadi dalam Pilkada 2024 menyingkap problem serius terkait partisipasi pemilih yang semakin rendah, terutama jika dibandingkan dengan pemilu nasional. 

Rendahnya kehadiran di TPS menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam proses representasi demokratis.

Banyak pemilih tampaknya merasa kandidat yang ditawarkan tidak mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi di tingkat lokal.

Hal ini menciptakan jarak antara harapan masyarakat dan kemampuan kandidat untuk menawarkan solusi yang relevan.

Dalam konteks ini, ada perbedaan yang signifikan antara partisipasi dan mobilisasi.

Partisipasi mengacu pada kehadiran aktif dan sukarela dari pemilih yang merasa terlibat dalam proses politik.

Partisipasi yang rendah dalam Pilkada menunjukkan bahwa semakin banyak pemilih yang merasa teralienasi atau kurang terwakili oleh kandidat.

Di sisi lain, mobilisasi sering kali melibatkan upaya lebih terstruktur dari pihak tertentu.

Seperti partai politik, untuk menarik pemilih hadir, namun tanpa jaminan bahwa pemilih tersebut benar-benar terlibat secara aktif atau termotivasi oleh kepentingan mereka sendiri.

Kekecewaan terhadap kandidat yang tidak mampu mengelaborasi isu lokal menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pemilih untuk tidak hadir.

Golput atau tidak memilih dalam Pilkada dapat dipandang bukan sebagai tindakan apatisme, melainkan sebagai bentuk protes politik yang sah.

Banyak pemilih yang memiliki kesadaran politik tinggi memilih untuk tidak hadir di TPS sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang mereka anggap tidak mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang mereka harapkan.

Ini adalah sinyal kuat bahwa ada permasalahan mendasar dalam cara kandidat dipilih dan bagaimana isu-isu lokal disikapi.