Alasan Zulkifli Hasan Minta Rp505 Miliar: Semua Belum Ada

 “Artinya sawah yang satu kali tanam itu tidak ada irigasinya, (hanya) mengandalkan curah hujan,” tutur Zulhas.

Korupsi dan Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Artikel Kompas.id Selama ini, pembangunan irigasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

 “Nah kenapa begitu (kekurangan irigasi)? Karena keterbatasan anggaran dari daerah. Kalau (sawahnya) seribu hektar, yang membangun harus anggaran dari bupati. Kalau seribu sampai tiga ribu, gubernur yang bangun,” kata Zulhas.

Kini, sebut Zulhas, Kementerian Pertanian (Kementan) bisa ikut membangun irigasi untuk persawahan.

 “Sekarang (sawah) seribu hektar, tiga ribu hektar, Pak Mentan juga boleh. Jadi kalau anggaran Kementan ada, maka juga bisa (ikut membangun irigasi), pusat bisa membangun itu,” kata Zulhas.

Adapun Kementan dan Kementerian Pekerjaan Umum akan bekerja sama menormalisasi irigasi untuk program optimasi lahan seluas satu juta hektar.

Rencana itu dibahas saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkunjung ke kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Amran mengatakan, saat ini, pemerintah telah membagi dua konsep besar guna mempercepat capaian swasembada pangan.

Pertama adalah konsep atau program ekstensifikasi atau cetak sawah baru seluas 1,3 juta hektar.

 “Kedua intensifikasi atau oplah (optimasi lahan rawa) seperti di Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Di sana, kita akan normalisasi irigasi minimal untuk 1 juta hektar,” kata Amran.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com