Alasan Zulkifli Hasan Minta Rp505 Miliar: Semua Belum Ada

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran sekitar Rp 505 miliar untuk tahun anggaran 2025. 

Permintaan anggaran itu disamopaikan Zulhas dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

Ia menyampaikan alasannya minta anggaran Rp505 miliar.

Ketua Umum PAN ini mengusulkan kenaikan anggaran itu lantaran kementeriannya belum punya kantor dan mobil dinas.

"Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai," kata Zulhas dalam paparannya.

Zulhas mengatakan, pagu anggaran di kementeriannya saat ini sebesar Rp 44.069.025.000.

Padahal, kata dia, total kebutuhan anggaran sebesar Rp 550 miliar.

Maka itu, ia meminta anggaran kementeriannya bertambah Rp 505,9 miliar.

"Tadi saya sampaikan di banggar, kita ada di banggar, anggaran kami baru Rp 40 miliar, kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp 505 miliar tadi, maka nanti akan dibahas," ucap dia.

Menurut Zulhas, Banggar DPR RI akan membahas soal penambahan anggaran kementeriannya ini dalam beberapa waktu ke depan.

"Banggar minta untuk dibahas dengan pemerintah, perlu waktu kira-kira 2-3 bulan, kira-kira itu intinya," ucapnya.

Zulhas: Banyak Sawah yang Satu Kali Tanam karena Tak Ada Irigasi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, banyak sawah yang hanya digunakan untuk satu kali tanam. Zulhas mengeklaim hal itu usai melakukan kunjungan ke sawah-sawah di Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi.

 “Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman) keliling terus, saya juga keliling, kita banyak sekali (menemukan) sawah kita, baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain yang hanya satu kali tanam,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas menteri-menteri bidang pangan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Zulhas menyebutkan, sawah-sawah melakukan satu kali tanam karena tidak ada irigasinya.

 “Artinya sawah yang satu kali tanam itu tidak ada irigasinya, (hanya) mengandalkan curah hujan,” tutur Zulhas.

Korupsi dan Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Artikel Kompas.id Selama ini, pembangunan irigasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

 “Nah kenapa begitu (kekurangan irigasi)? Karena keterbatasan anggaran dari daerah. Kalau (sawahnya) seribu hektar, yang membangun harus anggaran dari bupati. Kalau seribu sampai tiga ribu, gubernur yang bangun,” kata Zulhas.

Kini, sebut Zulhas, Kementerian Pertanian (Kementan) bisa ikut membangun irigasi untuk persawahan.

 “Sekarang (sawah) seribu hektar, tiga ribu hektar, Pak Mentan juga boleh. Jadi kalau anggaran Kementan ada, maka juga bisa (ikut membangun irigasi), pusat bisa membangun itu,” kata Zulhas.

Adapun Kementan dan Kementerian Pekerjaan Umum akan bekerja sama menormalisasi irigasi untuk program optimasi lahan seluas satu juta hektar.

Rencana itu dibahas saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkunjung ke kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Amran mengatakan, saat ini, pemerintah telah membagi dua konsep besar guna mempercepat capaian swasembada pangan.

Pertama adalah konsep atau program ekstensifikasi atau cetak sawah baru seluas 1,3 juta hektar.

 “Kedua intensifikasi atau oplah (optimasi lahan rawa) seperti di Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Di sana, kita akan normalisasi irigasi minimal untuk 1 juta hektar,” kata Amran.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com