Link Real Count atau Hasil Hitung Cepat Pilkada Serentak di 545 Daerah Indonesia, Termasuk Sulsel

Pencoblosan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan dilaksanakan besok, Rabu (27/11/2024), di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Masyarakat bisa melihat lokasi TPS atau tempat mencoblos Pilkada 2024 di laman cekdptonline.kpu.go.id, atau surat undangan yang diberikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

TPS Pilkada 2024 akan dibuka untuk pencoblosan mulai pukul 07:00 pagi. Sementara waktu tutupnya pukul 13:00 siang waktu setempat. 

Lantas, bagaimana jika datang setelah pukul 13.00 WIB?

Menurut PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 46, pada pukul 13:00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang: 

sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir model C7; dan atau 
telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir model C7.

Apabila mendekati pukul 13:00, banyak pemilih yang masih antre di TPS, petugas KPPS diminta proaktif mengambil C6 dan KTP pemilih dan mencatatnya dalam daftar hadir (Form model C7). 

Bagi pemilih yang sudah dicatat di form C7, mereka boleh masuk ke dalam TPS dan menunggu giliran panggilan mencoblos di bilik suara. KPPS melayani sampai selesai pemilih yang ada di dalam TPS dan sudah tercatat di C7.  

KPPS tetap memberikan kesempatan mencoblos sampai pemilih terakhir dilayani meskipun telah melebihi pukul 13.00. Namun bagi pemilih yang datang setelah pukul 13.00 waktu setempat, tidak akan dilayani lagi oleh KPPS.

Dokumen yang Perlu Dibawa saat Mencoblos

Berkas yang harus dibawa saat mencoblos di Pilkada 2024 yaitu surat undangan yang telah diberikan oleh KPPS atau kartu identitas seperti KTP atau fotokopi KTP. 

Syarat Menjadi Pemilih di Pilkada 2024

Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;

Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Pemilih yang belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Kartu Keluarga;

Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.