Camat Sangkarrang Keluhkan Kekurangan Pegawai di Wilayah Kepulauan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Camat Sangkarrang Andi Asdhar mengeluhkan kekurangan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga Aparatur Sipil Negara) ASN. 

Keluhan tersebut disampaikan Andi Asdhar saat kunjungan Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis ke Pulau Barrang Lompo, Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Makassar Jumat (25/10/2024). 

Andi Asdhar menyampaikan, rincian pegawai ASN di Sangkarrang hanya 21 orang, terdiri dari 19 PNS dan 2 PPPK. 

"Kami terus berupaya memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, namun Kepulauan Sangkarrang masih kekurangan pegawai. Rincian pegawai saat ini terdapat 21 pegawai, yang terdiri dari 19 ASN dan 2 PPPK," ucap Andi Asdhar. 

Pada kesempatan ini, ia juga sekaligus memaparkan profil Kepulauan Sangkarrang.

Kata Asdhar, kepulauan Sangkarang merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kota Makassar. 

Kecamatan ini membawahi 3 kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 14 ribu jiwa. 

Menanggapi hal tersebut, Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis menyampaikan akan menampung aspirasi tersebut. 

"Ini akan menjadi catatan, agar diadakan penambahan pegawai di Kepulauan Sangkarrang. Akan disampaikan, karena sebagai Pjs Wali Kota memiliki tugas akselerasi," ujarnya.

Kedatangannya ke Kepulauan Sangkarrang kata Arwin untuk mengetahui kondisi 15 kecamatan di Makassar. 

Ia bersyukur agenda kunjungan dan silaturahmi di 15 Kecamatan di Kota Makassar hingga saat ini berjalan baik dan lancar.

"Target 15 kecamatan, dan ini menjadi titik ke sembilan. Kehadiran saya, ingin memastikan pelaksanaan pelayanan publik terlaksana dengan sebaik baiknya," ujarnya.

Arwin sekaligus menyampaikan tugas-tugasnya sebagai wali kota sementara di Makassar.

Pertama, menjaga ketertiban masyarakat, serta memfasilitasi pemilihan kepala daerah dan menjaga netralitas ASN.

"Tak henti-hentinya saya ingatkan tentang pentingnya netralitas ASN, birokrasi harus netral, agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan," lanjutnya.

Untuk itu, Arwin mengajak seluruh birokrat secara bersama bekerja secara profesional, bebas dari kepentingan-kepentingan politik, kepentingan sosial, dan kepentingan lainnya. (*)