Pelantikan DPR: Dari Reformasi ke Indonesia Emas

Ismail Suardi Wekke
Yayasan Tumbuh

TRIBUN-TIMUR.COM - Sepekan berlalu, aktivis yang berada di jalanan semasa 1998, kini diantara mereka duduk di Senayan dan bangunan parlemen lainnya.

Pelantikan anggota DPR RI, 1 Oktober 2024. Begitu pula seentaro Indonesia, DPRD Kota/Kabupaten, dan Provinsi, dilantik satu persatu.

Sekalipun pimpinan termuda masih berusia balita ketika reformasi, atau bahkan diantara mereka ada yang belum lahir, tetap saja menjadi kesempatan untuk mengingatkan kita akan janji reformasi.

Saat itu, selain turunnya Soeharto, tuntunan yang digaungkan bukan saja oleh mahasiswa tapi masyarakat luas, tetapi juga pemberantasan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).

Pertanyaannya “akankah usai 25 tahun reformasi yang dirayakan setahun lalu, sudah terwujud?”.
Mari kita lihat. K yang pertama, kolusi. Potensi persekongkokolan semakin mengemuka.

Anggota parlemen yang telah dilantik, diantara mereka sebagian besar merupakan pelaku bisnis. Baik pemilik, maupun
pemimpin perusahaan.

Secara manusiawi, akan sukar menghindar dari konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan ikhtiar merumuskan kebijakan yang berpihak ke rakyat banyak.

Jikalau itu berdampak bagi masyarakat, maka tentu saja itu harapan kita.

Hanya saja, masalahnya ketika kepentingan bisnis lebih mengemuka sehingga menciptakan oligarki.

Selanjutnya, terkait korupsi. 

Dimana pembentukan KPK sebagai badan adhoc membawa angin segar.

Pada perkembangannya, justru KPK dilumpuhkan. Pegawainya menjadi ASN.

Sehingga tunduk pada kebijakan eksekutif.