Prof Ryaas Rasyid, Komjen Fadil Imran, Sekprov dan Raja Gowa Jadi Saksi Promosi Doktor M Hasbi

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM -- Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar H Muhammad Hasbi (43), meraih gelar doktor ilmu pemerintahan pada sidang ujian terbuka promosi doktor pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Gedung Pascasarjana, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Sejumlah tokoh nasional, regional hingga lokal ikut jadi saksi.

Prof Dr Ryaas Rasyid, PhD (75), menjadi satu dari enam anggota majelis dewan penguji.

Mereka jadi saksi antara lain; Kepala Badan Pemelihara Keamanan  (Baharkam) Mabes Polri Komjen Pol Fadil Imran (56), Sekprov Sulsel M Jufri Rahman (58), Raja XXVIII Gowa Andi Kumala Idjo.

Hadir juga Pj Bupati Takalar Dr Setiawan Aswad (51), legislator DPR Ri asal Takalar Ahmad Se're, dan Direktur Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud Msc, dan sejumlah tokoh dari Sulsel.

M Hasbi adalah putra tokoh Muhammadiyah Takalar, Jamaluddin Tompo. Dia lahir 12 Januari 1981.

Alumnus SMA 1 Takalar 1999 ini, tercatat sebagai sekda termuda saat dilantik usia 39 tahun.

Dia adalah magister Magister Administrasi Publik (MAP), dan alumnus IPDN 2003.

Hasbi dinyatakan lulus ujian promosi doktor dengan disertasi berjudul; “Collaborative Governance dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Takalar”.

Dalam disertasinya, Hasbi menilai dengan keterbatasan anggaran dan pendapatan daerah, kolaborasi pemerintah dengan stake holders, pentahelix akan menjadi salah satu solusi pembangunan infrastruktur dan suprastruktur daerah.

Empat guru besar  dan dua doktor bidang pemerintahan dan keuangan daerah menjadi penguji dalam promosi doktor M Hasbi. 

Mereka antara lain; Prof H.M Ryaas Rasyid M.A, Phd, Prof Dr Muh Ilham MSi, Prof Dr Drs Hadi Prabowo Msi, Prof Dr Drs Kusworo MSi, Dr Sampara Lukman dan Dr Ika Sartika.

Ketua sidang Prof Dr Drs Hironimus Rowa M.Si. Hironimus adalah wakil rektor IPDN dan  Panelis debat Cawapres 2024 lalu. 

Selain itu dewan penguji lainnya adalah  Prof Dr Murtir Jeddawi, ahli pemerintahan daerah kelahiran Watampone.

Sementara Tim Promotor lainnya Prof. Dr. Dahyar Daraba, M.Si. dan Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si.

Dan Tim Penguji/Penelaah yang terdiri Prof Dr Drs H Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Inovasi Prof Dr Hyronimus Rowa, M.Si. memimpin jalannya sidang., Prof Dr Muh Ilham, M.Si,  Prof Dr Drs Kusworo, M.Si., Dr Ika Sartika, MT, Dr Sampara Lukman MA.,  Dr Ir Deden Gandana M.Si.,

Hasbi menyelesaikan pendidikan doktoral ini selama 2 tahun dan 4 hari. 

Ia jadi promovendus tercepat dari 60  mahasiswa di angkatan 11 program Pasca Sarjana IPDN Jakarta.

“Alhamdulillah, 2 tahun 4 hari. Walaupun selama menjalani S3 di sini, saya juga menjalani pendidikan S2 di Universitas Fajar Makassar, juga sudah selesai,” jelas Hasbi, usai sidang.

Profil 

Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom. dilahirkan di Pattallassang, Takalar, 12 Januari 1981.

Ia merupakan putra dari pasangan H. Djamaluddin Tompo (ayah) dan Hj Rosmawati Ratu (ibu).

Pendidikan formal Sekolah Dasar diselesaikan di SD Inpres No. 133 Pari’risi kemudian Pendidikan SMP Negeri 2 Takalar.

Selanjutnya melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Takalar.,

Dia menyelesaikan Pendidikan Diploma IV diselesaikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (2004), sedangkan pendidikan Magister diselesaikan di UNISMUH Makassar (2017).

Karier Hasbi,  dimulai sebagai Sekretaris Lurah Panrannuangku, (2005-2007), Lurah Maradekaya (2007-2009), Lurah Maradekaya (2009-2010), Sekcam Galesong Selatan (2010-2011), Sekcam Polongbangkeng Selatan (2011).

Tahun 2011 sampai dengan 2013, diangkat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan, kemudian Sekretaris Dinas PU (2013-2015), Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (2015-2016), Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (2016-2018).

Jabatan kepala dinas kemudian diamanahkan kepada Hasbi pada tahun 2018; Ia jadi Kepala Dinas Pertanian, dan selanjutnya diangkat kembali menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2019.

 Selanjutnya pada tahun 2021 dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar dalam usia 40 tahun.

Ringkasan Disertasi

Collaborative Governance dalam Penyusunan APBD Kabupaten Takalar belum terlaksana dengan baik dilihat dari perspektif dimensi-dimensi berikut:

a. Tidak ada ruang dan mekanisme keterlibatan masyarakat maupun pihak di luar pemerintahan secara partisipatif dalam dialog tatap muka.,

b. Belum terbangun dengan baik kepercayaan di antara para aktor yang terlibat dan tingkat kepercayaan masyarakat rendah terhadap pemerintahan daerah dan proses penyusunan APBD.,

c. Rendahnya komitmen pada proses Collaborative Governance dalam penyusunan APBD. Beberapa proses yang tidak terakomodir dan tidak sesuai dengan proses selanjutnya, sehingga terjadi keterlambatan pada beberapa tahapan proses penyusunan APBD.,

d. Rendahnya pemahaman bersama atas prinsip dan nilai- nilai yang urgen dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik.,

 e. Capaian jangka pendek yang optimal dari sisi efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam penyusunan APBD belum tercapai.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam Collaborative Governance penyusunan APBD Kabupaten Takalar yaitu:

a. Faktor pendukung: adanya regulasi dari pusat maupun daerah menyangkut pedoman tata laksana penyusunan APBD terkait perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pelaporan dalam pengelolaan APBD; dan adanya lembaga-lembaga yang dapat mengawal transparansi dalam proses penyusunan APBD di antaranya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).,

b. Faktor penghambat: sistem dan mekanisme penyusunan APBD yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat secara adil dan proporsional; adanya intervensi dan konflik kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran APBD; kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan; Keterbatasan SDM yang kompeten dalam manajemen perencanaan dan penganggaran APBD; dan lemahnya koordinasi antar SKPD sehingga atau tumpang tindih pengalokasian dengan program dan kegiatan yang sama.

Novelty Peneliti Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom. menyusun model Quad-Helix Actors Scheme Based Inclusive Collaborative Governance (Model Q-HASBI Collaborative Governance), merupakan model yang direkonstruksi dari model Collaborative Governance Ansell dan Gash, dengan kebaharuan menambahkan dimensi aspek quad-helix actors kolaborasi yang dapat mendorong proses- proses penyusunan APBD secara partisipatif, inklusif dan transparan.

Model Collaborative Governance Ansell dan Gash belum memperjelas siapa saja aktor kolaborator yang diperlukan untuk mencapai konsensus, sehingga penambahan dimensi aspek quad-helix actors menjadi novelty sebagai pendekatan kombinasi top-down dan bottom-up melalui konsensus para aktor yang terlibat.

Pendekatan tersebut akan mendorong terwujudnya efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penyusunan APBD. (*)