Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

KPID Sulsel

Pj Gubernur: Tugas KPID Sulsel Jaga Berita Sehat di Momen Pilkada

Prof Zudan Arif Fakrulloh melantik tujuh komisioner di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu (9/10/2024) sore..

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TIMUR.COM
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh usai melantik Komisioner KPID Sulsel pada Rabu (9/10/2024) 

Nampak hadir juga Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Hasbullah.

Pj Bupati Luwu Muh Saleh, Pjs Bupati Toraja Utara Amson Padolo.

Baca juga: BREAKING NEWS: Inilah 7 Komisioner KPID Sulsel Periode 2024-2027, Resmi Dilantik Prof Zudan

Sebelumnya, Kabar pelantikan 7 komisioner KPID Sulse  ini memicu reaksi dari Koordinator Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran (KJJP), Muhammad Idris Tajannang.

Menurut Idris, jika kabar tersebut benar, maka Pj Gubernur Sulsel akan mengabaikan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD Sulsel. 

"Kalau Pj melantik, berarti gubernur melanggar aturan," tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024) malam.

Idris yang juga dikenal sebagai Tajannang menganggap rencana pelantikan ini sebagai upaya pemaksaan kehendak dari Pemprov Sulsel. 

Sebelumnya, pemilihan komisioner KPID Sulsel mendapat sorotan karena diduga cacat prosedural. 

"Seharusnya Pj Gubernur Sulsel lebih paham tentang aturan dan menghormati hasil temuan dari BK DPRD Sulsel," jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa salah satu calon komisioner KPID diduga terlibat dalam politik praktis dengan berpartisipasi dalam sosialisasi bersama salah satu calon gubernur di Kabupaten Pangkep. 

"Bagaimana bisa menghasilkan komisioner yang berkualitas jika ada kepentingan di baliknya?" tegas Tajannang.

“Pemprov terkesan mengabaikan fakta-fakta yang ditemukan oleh BK DPRD,” sambungnya.

Situasi ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat dan aktivis media yang menilai transparansi dan integritas belum menjadi prioritas dalam seleksi KPID. 

Sementara itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel, Andi Muh Sardi, menegaskan bahwa Pj Gubernur Zudan harus membatalkan tujuh nama calon komisioner KPID Sulsel, karena ada calon diduga melakukan politik praktis. 

Temuan BK DPRD Sulsel menunjukkan adanya pelanggaran dalam seleksi uji kelayakan dan kepatutan.

"Seharusnya Pj membuka mata dan tidak melantik komisioner yang bermasalah hanya karena kepentingan semata," ungkap Sardi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved