Dinasti Politik dan Bisnis di Balik Panggung Kekuasaan

Para pemilik perusahaan yang duduk di parlemen tentu memiliki akses langsung terhadap kebijakan.

Dengan pemahaman terhadap 'non-market strategy', mereka dapat dengan mudah mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Ketika kebijakan publik disusun oleh individu-individu yang memiliki kepentingan pribadi atau korporasi, potensi konflik kepentingan menjadi sangat besar.

Situasi ini bisa berujung pada kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih kepada pelanggengan kekuasaan dan keuntungan bisnis.

Tantangan Pemerintahan Baru dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tantangan terbesar pemerintahan baru ke depan adalah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Dengan adanya komposisi parlemen yang didominasi oleh petahana, dinasti politik, dan pengusaha, pertanyaan yang muncul adalah: apakah kebijakan yang diambil nanti akan benar-benar pro-rakyat ataukah lebih mementingkan kepentingan bisnis dan jaringan politik yang ada?

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan didasarkan pada analisis yang objektif dan berpihak pada kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Sebagai contoh, kebijakan fiskal dan investasi harus difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa realitas politik dan bisnis semakin sulit dipisahkan.

Hubungan kekerabatan dan afiliasi bisnis dalam parlemen berpotensi menciptakan kebijakan yang lebih condong pada perlindungan kepentingan bisnis tertentu daripada mendorong iklim bisnis yang adil dan kompetitif.

Dalam situasi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan segelintir pihak.

Peran Masyarakat dan Media

Di tengah situasi yang kompleks ini, peran masyarakat dan media menjadi kunci dalam mengawal kebijakan publik.

Masyarakat perlu lebih kritis dan aktif dalam menilai kinerja para wakil rakyat serta kebijakan yang mereka hasilkan.

Media, sebagai pilar keempat demokrasi, harus terus menjalankan fungsi pengawasannya, mengungkap praktik-praktik lobi dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi di parlemen.