Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini

Quo Vadis Merdeka Belajar di Tengah Kritik terhadap Mendikbudristek Nadiem Makarim

Sejak diluncurkannya kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI kebijakan ini telah memicu banyak

Editor: Edi Sumardi
DOK PRIBADI
WR II IAIN Palopo, Dr Masruddin SS MHum 

Dr Masruddin SS MHum 

Wakil Rektor Bidang Adminstrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Palopo

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejak diluncurkannya kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI kebijakan ini telah memicu banyak perdebatan dan tanggapan dari berbagai kalangan. 

Program ini digagas dengan visi untuk memberikan kebebasan yang lebih besar kepada lembaga pendidikan dan peserta didik dalam memilih metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Merdeka Belajar juga bertujuan untuk memberikan ruang kepada guru dalam berinovasi serta mengurangi beban administrasi yang dianggap terlalu memberatkan.

Namun, meskipun gagasan ini terinspirasi dari praktik pendidikan di negara-negara maju, pelaksanaannya di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan.

Banyak pihak yang merasa bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi mendalam karena berbagai faktor, termasuk perbedaan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan infrastruktur pendidikan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju.

Dalam opini ini, saya berusaha menyajikan solusi konkret mengenai pelaksanaan Merdeka Belajar di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan kritik terhadap kebijakan ini, serta kebutuhan untuk evaluasi yang menyeluruh.

Merdeka Belajar: Menyelaraskan Visi Pendidikan Modern dengan Realitas Indonesia

Kebijakan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia merupakan langkah progresif dalam upaya mentransformasi sistem pendidikan nasional.

Visi untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada lembaga pendidikan, guru, dan peserta didik dalam menentukan metode pembelajaran mencerminkan kesadaran akan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tuntutan era digital dan globalisasi.

Namun, implementasi kebijakan ini di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan evaluasi serta penyesuaian yang cermat.

1. Kontekstualisasi Kebijakan dalam Realitas Indonesia

Inspirasi kebijakan Merdeka Belajar yang berasal dari praktik pendidikan di negara-negara maju seperti Finlandia perlu dilihat secara kritis.

Perbedaan signifikan dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan infrastruktur antara Indonesia dan negara-negara tersebut tidak bisa diabaikan. Indonesia, dengan keragaman geografis dan demografisnya yang luas, menghadapi tantangan unik yang tidak dihadapi oleh negara-negara maju dengan populasi yang lebih homogen dan infrastruktur yang lebih merata.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved