KPK Minta Inspektorat Sulsel Turun Periksa Progres Proyek di Wajo dan Lutim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengawal proyek di Sulawesi Selatan (Sulsel).

KPK mendampingi Inspektorat Daerah Provinsi Sulsel untuk mengecek berjalannya 8 proyek.

Rinciannya 6 proyek jalan, dan dua irigasi.

Diantara proyek tersebut, KPK menyimpan perhatian lebih pada dua proyek.

Proyek tersebut ialah pembangunan irigasi di Kabupaten Wajo.

Serta proyek ruas jalan Ussu - Nuha di Kabupaten Luwu Timur.

"Ada dua pengerjaan dia minta Inspektorat lakukan peninjauan langsung. Nanti tim saya melihat langsung. Dua progresnya ada sedikit keterlambatan," jelas Kepala Inspektorat Sulsel Marwan usai rapat bersama KPK di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (19/9/2024).

Inspektorat diminta melihat progres proyek pengerjaan tersebut.

Lalu melihat kendala apa saja yang ada dilapangan.

Ada beberapa faktor bisa menjadi kendala pengerjaan itu, kami disuruh meninjau proyek itu.

Namannya check and balance.

Misalnya irigasi di Wajo pengerjaannya molor karena banjir. Informasi dari Kadis SDA optimis bisa selesai tepat waktu," jelas Marwan.

KPK memiliki peran untuk mengawasi proses kedelapan proyek tersebut.

Tujuannya memastikan dalam pelaksanaanya tidak terjadi tindak korupsi maupun upaya mencegah korupsi.

KPK pun bergerak dari mulai pemilihan pihak ketiga sampai pelaksanaan proyek tersebut

"Kalau kami konsentrasinya mencegah tindak pidana korupsi dari proses pengadaan pemilihan vendor sampai pelaksanaannya," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK Edi Suryanto.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Astina Abbas pun sudah memaparkan proses keenam proyek jalannya.

Begitu juga terkait dua proyek irigasi dibawah kendali Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACK-TR) Andi Darmawan Bintang.

"Kami mendalami proses perencanaannya, penentuan harga, pemilihan penyedia jasa. Itu kami dalami supaya kami pastikan sudah ada upaya mencegah korupsi," lanjutnya.

Proses audit terhadap proyek tersebut memang masih dalam kuasa Inspektorat Sulsel.

Hanya saja, KPK akan turut mendampingi dengan memantau berjalannya proyek selama ini.(*)