Babak Baru Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Uang Khalid Basalamah hingga Peluang Ketua PBNU Diperiksa

TRIBUN-TIMUR. COM - Babak baru kasus korupsi kuota haji 2023-2024.

Korupsi kuota haji ini terjadi di era Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas.

Yaqut sapaan eks menteri bahkan sudah dicegat keluar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna penyidikan kasus korupsi yang sudah menyeret banyak nama ke gedung KPK. 

KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai lebih dari Rp1 triliun dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit lebih lanjut.

BPK telah menyerahkan hasil auditnya ke KPK.

BPK adalah lembaga negara bebas dan mandiri bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

BPK memiliki wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemeriksaan keuangan negara, termasuk laporan keuangan kementerian dan bendahara umum negara. 

Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK telah mengeluarkan surat perintah larangan bepergian ke luar negeri pada 11 Agustus 2025 untuk Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur. 

Sejumlah lokasi, termasuk kediaman Yaqut di Condet, kantor biro perjalanan, dan kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, juga telah digeledah untuk mencari barang bukti tambahan.

KPK menggeledah rumah Yaqut di kompleks perumahan kawasan Condet Jakarta Timur, 16 Agustus 2025. 

Sejumlah barang disita, termasuk HP Yaqut sudah diamankan KP untuk kebutuhan penyelidikan. 

Kasus ini telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus lalu. 

KPK Sita Uang Khalid Basalamah

Terbaru dari perjalanan kasus korupsi kuota haji adalah KPK menyita uang dari pendakwah kondang Khalid Basalamah. 

Khalid Basalamah adalah pemilik biro perjalanan haji Uhud Tour PT Zahra Oto Mandiri.