Hutan Runtuh, Air Mengering: Kapitalisme dan Krisis Air

Oleh: Siti Fatimah Umamit ST M SP

Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Bulukumba

Air bersih sebagai bagian dari sumber daya alam yang paling vital bagi kehidupan manusia.

Kebutuhan terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia sebab hampir semua aktivitas manusia, dari kebutuhan sehari-hari hingga sektor industri, bergantung pada
ketersediaan air bersih.

Sehingga dalam memastikan ketersediaan air bersih, Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan akses air bersih bagi seluruh warganya sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Ketersediaan dan akses air bersih dalam beberapa bulan terakhir di Kota Makassar mengalami hambatan.

PDAM Kota Makassar menyebutkan, akibat kemarau suplai air bersih di wilayah utara dan timur Kota Makassar mulai terganggu.

Selain itu, sebagian wilayah kecamatan juga turut terdampak. Daerah terdampak yaitu sebagian Kecamatan Manggala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Rappocini.

Kondisi ini terjadi karena Imbas dari kemarau panjang mengakibatkan di Bendungan Lekopancing dan Bili-Bili darurat kekeringan. (detik.com/sulsel, 14-09-2024)

Darurat kekeringan dan krisis air bersih mejadi petunjuk bahwa bumi tengah menderita kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Penelitian terkini para ahli iklim dan lingkungan menunjukan laju deforestasi yang sangat cepat adalah yang paling bertanggungjawab terhadap darurat kekeringan dan krisis air bersih, di samping iklim ekstrim dan pemanasan global Keduanya, baik deforestasi maupun iklim ekstrim faktor penghambat keberlangsungan daur air sejalan dengan temuan dalam laporan yang diterbitkan UN-Water berjudul Climate Change and Water UN-Water Policy Brief (2019).

Berdasarkan kajian peta digital spasial  tutupan hutan Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh tim JURnal Celebes.

Di tahun 2019 tutupan hutan tersisa adalah 1.342.058 hektar, terbagi atas 540.110,49 hektar hutan primer dan 801.947,79 hektar hutan sekunder.

“Meski Data ini menunjukkan, meskipun wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan mencapai 2,6 juta hektar, ekosistem yang masih berupa hutan hanya separuhnya, 1,3 juta hektar,” ungkap Direktur JURnal Celebes Mustam Arif (Mongabay.co.id,27-03-2023)

Penting diingat, laju deforestasi yakni alih fungsi hutan yang begitu pesat selama dekade terakhir bukan karena tekanan populasi manusia sebagaimana yang banyak disangkakan.

Akan tetapi secara umum fenomena krisis air yang terjadi di Kota Makassar dan seluruh wilayah di Indonesia lebih karena tekanan liberalisasi sumber daya alam kehutanan, pertambangan,
pembangunan, pencemaran sungai, eksploitasi mata air, hingga praktik bisnis air bersih yang seringkali didorong oleh profitabilitas.

Pada akhirnya persoalan ini tidak hanya menjadi isu permasalahan nasional bahkan juga global.

Pada tingkat nasional pencegahan terhadap krisis air bersih ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pada tingkat global upaya pencegahan krisis air bersih masuk dalam agenda SDGs hingga forum international seperti forum kerangka kerja perubahan iklim tahunan di bawah PBB - UNFCCC (United Nation Framework Convention on  Cilmate Change) dan forum PBB untuk kehutan (The Committee on Forestry -COFO).

Hasilnya, puluhan juta jiwa tetap  tidak ada akses terhadap air bersih, Kian parah serta makin meluas tiap kali musim kemarau datang.

Bila ditelaah secara mendalam semua aspek yang berkontribusi terhadap darurat kekeringan dan krisis air bersih sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, berpangkal pada
sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan air dan hutan sebagai barang komersial.

Bagaimana sistem ekonomi kapitalis bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan termasuk deforestasi ditegaskan para peneliti ekonomi kapitalis sendiri.

Masoud Movahed misalnya, peneliti ekonomi pada New York University dan Harvard Economics Review dalam makalahnya yang berjudul “Does capitalism have to be bad for the environment?”.

Makalah yang disampaikannya pada pertemuan tahunan ekonomi World Economic Forum tahun 2016 memaparkan bahwa pertumbuhan dan konsumerisme adalah inti sistem ekonomi
kapitalisme.

Tuntutan untuk terus meningkatkan produksi dan konsumsi telah mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dan tidak segan-segan mengorbankan kelestarian lingkungan.

Bila sistem Kapitalisme menjadi biang kerok dari berbagai problematika krisis air bersih, maka berbeda dengan sistem Islam dimana kelestarian lingkungan diatur dalam tata aturan
syariat Islam, di antaranya adalah:

Pertama, faktanya hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang di Indonesia bahkan dunia. Demikian sumber-sumber mata air yang
berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu pada hutan dan sumber-sumber mata air, sungai danau dan alutan secara umum melekat karakter harta milik umum sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW yang artinya, “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api”(HR Abu Dawud dan Ahmad).

Kedua, negara wajib hadir secara benar. Negara tidak berwenang memberikan hak konsesi (pemanfaatan secara istimewa khusus) terhadap  hutan, sumber-sumber mata air, sungai, danau
dan laut, karena konsep ini tidak dikenal dalam Islam.

Negara wajib hadir sebagai pihak yang diamanahi Allah swt, yakni bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap pengelolaan harta milik umum.

Rasulullah saw menegaskan, artinya, ”Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggungjawa terhadap gembalaannya (rakyatnya),” (HR Muslim).  .

Ketiga, negara berkewajiban mendirikan industri air bersih perpipaan sedemikian rupa sehingga terpenuhi kebutuhan air bersih setiap individu masyarakat kapanpun dan dimanapun
berada.

Sebagaimana dalam fakta sejarah peradaban Islam di kota Samarkand memiliki sistem perpipaan timah. Air dialirkan melalui saluran berjajar.

Ahli geografi al-Istakhri (pertengahan abad ke-10) mengatakan bahwa di kota, ada persediaan air untuk yang kehausan.

Contoh Berikutnya istri Khalifah Harun al-Rashid pernah memasok Mekah dengan air.

Baghdad, dengan populasi lebih dari 800.000 (abad ke 10) dilayani oleh sistem kanal yang memberikan akses kota hingga ke laut.

Keseluruhan tiga konsep diatas adalah aspek yang terintegrasi dengan sistem kehidupan Islam.

Sistem kehidupan Islam sukses menjaga kelestarian air berikut segala faktor lingkungan yang dibutuhkannya.

Tampak dari berlimpahnya air di kota-kota besar, seluruh pemukiman penduduk hingga desa dan wilayah pertanian.(*)