Sikap Golkar Sulsel Terkait Politik Dinasti, Imran Eka: Sah Selama Tak Langgar Aturan

Imran mengungkapkan bahwa Golkar tidak memiliki kebijakan khusus untuk mencegah politik dinasti. 

Namun, partai memiliki aturan ketat terkait kaderisasi, terutama jika ada anggota keluarga yang berada di partai politik lain. 

"Golkar tidak memperbolehkan anggota keluarga calon yang berada di partai lain. Tapi jika mereka tetap bersama Golkar, itu sah-sah saja," tegasnya.

Selain itu, Golkar menerapkan proses seleksi ketat untuk calon yang diusung, termasuk uji kelayakan dan kepatutan. 

"Kami tidak sembarangan mengusung calon. Ada tahapan yang harus dilalui, seperti seleksi visi-misi dan uji kelayakan, sebelum diputuskan untuk diusung," ujarnya.

Golkar dan Transparansi Calon dari Keluarga Politik

Terkait kritik bahwa politik dinasti dapat melemahkan prinsip meritokrasi, Imran menyatakan bahwa politik dinasti tidak selalu berdampak buruk pada pembangunan daerah. 

"Banyak daerah yang justru maju di bawah kepemimpinan keluarga politik, selama mereka bekerja untuk rakyat," kata Imran Eka.

Imran juga menekankan pentingnya transparansi dalam pencalonan, termasuk kewajiban calon untuk melaporkan harta kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat.

"Ini adalah salah satu langkah preventif untuk mencegah praktik korupsi. Dengan melaporkan harta kekayaan, kita bisa melihat apakah ada peningkatan harta yang tidak wajar."

Peluang Bagi Pemimpin Baru Tetap Terbuka

Golkar juga menegaskan bahwa kompetisi politik di Indonesia tetap terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi calon pemimpin baru. 

"Sistem politik kita terbuka. Siapapun yang memiliki kapasitas dan integritas bisa maju, baik lewat jalur partai maupun independen," jelas Imran.

Olehnya, Imran menegaskan bahwa meskipun politik dinasti masih ada, sistem demokrasi memastikan bahwa setiap calon akan diuji oleh rakyat. 

"Kesempatan bagi calon baru tetap terbuka lebar, dan ujung-ujungnya, rakyatlah yang menentukan," tandasnya. (*)